Pemprov Jateng Berikan Apresiasi Pemkab Banyumas atas Akuntabilitas Kinerja Terbaik

Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (24/2). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas prestasinya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB.

Bupati Banyumas Achmad Husein menerima penghargaan dalam SAKIP Award 2019  yang diserahkan langsung dari MenPANRB Tjahyo Kumolo pada acara penyerahan hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang bertajuk SAKIP Award 2019 Making Changes Making History itu berlangsung, Senin (24/02) di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota wilayah III yang meliputi Propinsi Papua, Maluku, Sulawesi, Jateng dan DI Yogyakarta.

Tahun ini, Pemkab Banyumas berhasil meraih predikat BB dengan nilai 73,84. Nilai ini meningkat dibandingkan nilai SAKIP tahun lalu, yakni 70,95. Nilai Banyumas untuk SAKIP 2019 itu tertinggi di Jawa Tengah diantara empat kabupaten yang menerima predikat BB yaitu Cilacap, Wonogiri, dan Kota Pekalongan. Sementara yang lain masih berprestasi B dan CC.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengaku bangga atas raihan prestasi ini yang merupakan hasil kerja sama dari seluruh komponen dengan terus berupaya membudayakan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas dari seluruh jajarannya.

“Saat ini akuntabilitas kinerja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah baik dan ke depan harus ditingkatkan. Saya berharap kinerja kedepan harus lebih baik yang berorientasi pada hasil. Harus jelas outcome-nya, tidak boleh lagi hanya membuat program yang tidak berorientasi pada hasil,” ungkapnya.

Upaya Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik

Kinerja pemerintah tidak dapat diukur hanya dengan banyak atau tidaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat masih terdapat kekurangan.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang dapat menjamin setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku terhadap pihak yang terkena dampak dari penerapan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan pemerintah maupun aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aparatur pemerintahan seharusnya mengambil kebijakan dalam berbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum agar dapat tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi. Suatu kebijakan pada intinya bertujuan yang baik karaena kebijakan tersebut akan memberi manfaat terhadap kepentingan umum

Pemahaman terhadap prinsip transparansi menyangkut informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab. Di Pemerintahan Kota Jambi masyarakat sudah banyak yang mengetahui adanya publik akses. Kemudahan dalam memperoleh informasi tidak terlepas dari informasi tentang anggaran, waktu, pihak yang terlibat serta tujuan proyek tersebut. Permasalah tersebut dapat diatasi dengan keberadaannya website pemerintah sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kebijakan daerah.

Efektif dan efisien adalah suatu prinsip dari segala proses yang di lakukan untuk menghasilkan suatu sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Agar terciptanya pemerintahan yang baik harus mengimplementasikan fungsi efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya fungsi tersebut maka pejabat pemerintah harus menyusun berbagai rencana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Daya tanggap (Responsiveness) adalah sebuah prinsip dimana sebuah individu/ kelompok/ organisasi harus diarahkan untuk melayani pihak yang berkepentingan demi tercapainya prinsip good governance. Apabila dalam melayani masyarakat yang memerlukan bantuan atau pengaduan tekait dengan pelayanan publik maka aparatur harus menerapkan etika pelayanan agar masyarakat merasa dihargai dan terjalin hubungan yang baik. Dengan begitu maka akan mewujudkan prinsip-prinsip dari good governance.