Bimtek Pengelola Website Kecamatan dari Diskominfo

Para pengelola website kecamatan di lingkungan Pemkab Cilacap mengikuti Bimtek Pengelolaan Website di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, Senin (24/2). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Bimbingan Teknis bagi pengelola website kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap digela oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. Acara yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Cilacap ini diikuti 24 pengelola website dari seluruh kecamatan, Senin (24/2).

Dalam pelaksanaannya, pengelola website wajib mengisi konten sesuai dengan kegiatan di masing-masing kecamatan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui berbagai kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan, serta membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik utama maupun PPID Pembantu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Bimtek dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik, Sukaryanto, mewakili Kepala Dinas. Dijelaskan, bimbingan teknis ini bertujuan untuk membekali para pengelola website kecamatan dengan kemampuan dasar sesuai kaidah keterbukaan informasi publik.

Bimbingan Teknis dipandu Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik, Irianto Budi Raharjo. Adapun materi yang disampaikan meliputi tata cara pengisian fitur dan menu informasi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Fitur website kecamatan ini berisi beberapa menu antara lain profil, basis data, informasi publik, layanan, serta berbagai informasi lain yang dibutuhkan masyarakat. Agar memudahkan masyarakat, pengelola website wajib mengupdate konten menu tersebut sesuai perkembangan yang ada.

Strtategi Peningkatan Pelayanan Publik Sekertariat Daerah Dorong Perbaikan Kienrja

Setiap tahun, Komisi Informasi melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik di setiap daerah. Keberadaaan website di tiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, menjadi salah satu indikator penilaian apakah suatu pemerintah daerah telah cukup informatif dalam memberikan pelayanan publik.

Mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya. Ketaatan pada hukum dalam artian seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Penerapan prinsip-prinsip “good governance” dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah.

Menurut Surjadi (2012:57), perbaikan kualitas pelayanan harus senantiasa didasarkan pada 3 (tiga) hal: pertama adalah hasil pengukuran indeks kepuasan pelanggan melalui proses penelitian yang cermat, akurat, dan akuntabel serta berkelanjutan. Kedua adalah dari hasil evaluasi kinerja atau hasil pengkajian kinerja yaitu bagaimana kinerja, apa faktor penyebabnya dan bagaimana mengatasinya, dengan memprioritaskan unsur pelayanan yang mendapatkan score rendah dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan. Ketiga adalah didasarkan pada perkembangan lingkungan administrasi publik, termasuk didalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualitas pelayanan bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu.

Strategi pemerintah dalam mengembangkan kinerja pelayanan publik yaitu: (1) meningkatkan kompetensi aparatur; (2) mengembangkan SOP dan SPM, dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana penunjang; (4) Meningkatkan Kompetensi Aparatur. Kompetensi aparatur merupakan pilar utama agar institusi birokrasi dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Untuk itulah maka diperlukan adanya langka-langkah dalam upaya pengembangan orientasi perolehan atau kualifikasi yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, agar aparatur birokrasi dapat berperan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini aparatur dituntut untuk memberikan layanan kepada penerima pelayanan publik dengan sepenuh hati, layanan seperti ini tercermin dari kesungguhan aparatur untuk melayani.

Dalam rangka mengoptimalkan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dilingkungan sekretariat daerah maka dipandang perlu untuk melakukan hal diantaranya: (a) Untuk peningkatan kompetensi aparatur, pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang lebih pada semua aparatur maupun pegawai untuk mengikuti pelatiha-pelatihan ataupun bimtek yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai, serta memberikan beasiswa lanjut studi kepada sejumlah pegawai; (b) Untuk pengembangan SOP dan SPM, pemerintah daerah perlu mengintenskan pelatihan atau pembinaan pengembangan SOP dan SPM, serta mengsosialisasikan peran penting adanya SOP dan SPM pada sebuah organisasi, dan menegaskan sangat penting adanya keberadaan SOP dan SPM pada organisasi, khususnya pada bagian-bagian yang ada dilingkungan sekretariat daerah; (c) Meningkantkan Sarana Prasarana Penunjang dilingkungan sekretariat daerah, pemerintah perlu memperhatikan dan meningkatkan keberadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan public; (d) Meningkatkan kinerja pelayanan publik dilingkungan sekretariat dareah agar menghasilkan opini yang baik dari masyarakat (Abdussamad, 2017).