Kemandirian Masyarakat Desa Wisata dalam Pengembangan Pariwisata

Pesona wisata desa ketenger dengan panorama sungai dan rumah panggung yang menarik untuk dikunjungi. (Foto: Aam Riyanto)

Baturraden – Peningkatan kapasitas keahlian masyarakat dalam pengelolaan melalui berbagai pelatihan telah membawa masyarakat menempati posisi yang lebih baik dalam pengelolaan wisata yakni bukan hanya menjadi objek tetapi menjadi subjek yang mendukung berlangsungnya aktivitas wisata. Peningkatan keahlian dan kapasitas masyarakat di beberapa kegiatan juga berdampak pada meningkatkan jumlah homestay dan villa yang dibangun masyarakat. Homestay tahun 2015 hanya ada 14, namun pada tahun 2016 bertambah menjadi 29 homestay (Martiarini, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat menjadi tuan rumah bagi daerah wisatanya.

Dorongan bagi kemandirian masyarakat menghasilkan jumlah pengunjung yang semakin meningkat sekaligus menarik pihak swasta untuk menjadi investor di Desa Wisata Ketenger. Beberapa wisata yang dikelola masyarakat dengan pihak swasta adalah The Forest, Camping dan The Village. Kegiatan wisata ini memanfaatkan tanah kas desa. Beragamnya potensi yang ada pada sektor wisata membuat Disporabudpar terus berupaya mendorong para pelaku Pokdarwis yang ada di Desa Wisata Ketenger untuk mengembangkan sektor pariwisatanya.

Bergabungnya aktor swasta dalam pengelolaan wisata dengan CBT berdampak juga bagi Pemkab yang mendapatkan pajak retribusi sebesar 10 persen dari 15 obyek wisata yang digabungkan dengan milik perorangan. Jumlah pengunjung pun meningkat, yakni pada bulan Januari hingga November 2018 mencapai 2.065.359 orang. Ini artinya melampau dari target awal yang diperkirakan hanya 1.200.000 pengunjung pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas (Satelit Pos, 2018).

Pengembangan wisata dengan keterlibatan masyarakat setempat juga memberikan dampak pada Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Wisata Ketenger. PADes Ketenger setelah berdirinya wisata baru Small World mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 PADes Ketenger sebesar Rp. 85.918.675,00 sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 310.590.746,00.

Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat yang telah mampu menjalin kerjasama dengan pihak swasta mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Bahkan dalam data yang lain dikatakan bahwa untuk memperbaiki jalan kampung masyarakat sudah bisa menggunakan kas desa yang kini mencapai 500 juta per tahun sehingga tidak lagi menunggu bantuan dari pemerintah.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan pendekatan CBT agar mendorong masyarakat untuk menggali serta bertanggung jawab atas aktivitas wisata di wilayahnya. Pendekatan CBT tidak dapat dilepaskan dari konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadi suatu rencana dan kegiatan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Koordinasi dan sinkronisasi peran antar aktor memberikan dampak positif bagi pengembangan Desa Wisata Ketenger.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata di Desa Wisata Ketenger telah menunjukkan perubahan pada sektor ekonomi masyarakat dan peningkatan PADes. Hal ini menunjukkan berkurangnya ketergantungan masyarakat pada aktor luar dalam mengelola pariwisata. Desa Wisata Ketenger dengan segala potensi wisatanya merupakan salah satu desa penyangga bagi Kawasan Wisata Baturraden. Oleh karena itu, perubahan karakter masyarakat yang mandiri merupakan peran penting dalam menyangga objek daerah tujuan wisata Baturraden.

Sikap masyarakat yang tidak lagi bergantung pada pemerintah menunjukkan kemandirian yang mulai berjalan. Hal ini tentu saja berdampak baik karena pengelolaan pariwisata tidak lagi hanya bergantung dari bantuan aktor luar tetapi dapat dilakukan dengan lebih banyak melibatkan masyarakat sendiri. Kondisi inilah yang membawa masyarakat Desa Wisata Ketenger menjadi aktor penting dalam menyangga Kawasan wisata Baturraden.

Pentingya Peran Pemerintah dan Masyarkat dalam Pengembangan Pariwisata Daerah

Kepariwisataan merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di tingkat daerah. Pariwisata bukan hanya menjadi sektor yang mampu mengembalikan eksistensi kekayaan lokal baik fisik maupun budaya tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja. Alasan ini diharapkan mampu memberdayakan serta menggerakkan roda ekonomi rakyat. Sektor pariwisata diharapkan dapat menstimulasi kreatifitas serta keterlibatan masyarakat untuk aktif berperan dalam pembangunan serta melestarikan fungsi sekaligus kualitas lingkungan hidup.

Menurut Silanne (1994, dalam Wardoyo & Bahtarudin, 2003) terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk meningkatkan aktivitas pariwisata. Pertama, berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa. Kedua, merosotnya nilai ekspor pada sektor non migas serta ketiga, prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan meningat. Bahkan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah gempuran krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.

Peranan pariwisata setidaknya memiliki tiga komponen penting dalam pembangunan, yaitu mencakup segi ekonomi sebagai penyokong perekonomian, segi sosial sebagai alternatif membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja setempat, dan segi kebudayaan sebagai wadah bagi eksistensi dan perkembangan budaya lokal yang ada di Indonesia (Wardoyo & Bahtarudin, 2003).

Pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung pembangunan nasional menjadikan pemerintah berada pada posisi sebagai penanggung jawab. Pemerintah harus bertanggung jawab sebagai pembuat serta penegak regulasi. Pada tahun 2018, pariwisata di Indonesia merupakan salah satu dari tiga sektor unggulan pembangunan selain pertanian dan perikanan.

Perkembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat setempat sebagai pelaksana kegiatan pariwisata. Dalam aktivitas pariwisata, masyarakat harus terlibat setidaknya dalam pelaksanaan program pembangunan wisata di daerahnya. Pariwisata baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat akan memberikan perubahan bagi aktivitas masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi wisata.

Pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak positif dan peluang bagi ekonomi masyarakat. Tumbuhnya sektor jasa di samping pertumbuhan wisata, menjadi peluang penting bagi masyarakat lokal dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ekonomi yang tumbuh dari pariwisata mampu menciptakan peluang bagi lapangan kerja di bidang jasa, seperti hotel, restoran, pejualan souvenir serta transportasi. Selain itu, potensi kekayaan budaya yang mampu dikembangkan jika masyarakat turut serta mulai dari perencanaan kegiatan wisata sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan pariwisata.

Pentingnya peran masyarakat sebagai penggerak kegiatan wisata akan melahirkan aktivitas pariwisata yang sesuai dengan potensi lokal yang ada. Hal ini berdampak pada semakin maksimalnya pencapaian tujuan dari aktivitas pariwisata dalam mendorong masyarakat menuju kesejahteraan serta kemandirian.

Daerah wisata yang mampu bertahan di tengah perubahan jaman adalah yang mampu berkreasi serta berinovasi dalam pengembangan wisata. Kondisi ini hanya bisa digali jika lahir kesadaran masyarakat serta kepedulian bahwa pariwisata mampu menggerakkan sektor ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Artinya, masyarakat setempat maerupakan aktor yang paling memahami kondisi lingkungannya baik dalam melihat kelemahan, kelebihan, tantangan dan peluang.