Targetkan 500 UMKM Tersertifikasi Halal dari Pemprov Jateng Targetkan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi 100 pelaku UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu 12/01). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi 100 pelaku UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal tersebut bermanfaat untuk memperluas pasar dan meyakinkan konsumen terhadap produk yang dijual. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Premprov  Jateng,

Ema Rachmawati melalui stafnya Chandra Purnama saat  kegiatan Pelatihan sertifikasi halal di @home hotel Cilacap  mengatakan, pihaknya mendorong UKM untuk melakukan sertifikasi halal. Adapun, salah satu stimulan yang diberikan yaitu dengan memfasilitasi proses mendapatkan sertifikat tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa tengah di tahun 2020 ini menargetkan 500 Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Tengah  mampu mendapatkan sertifikasi halal.

Lebih lanjut  Chandra  mengatakan, kegiatan Pelatihan sertifikasi Halal   bertujuan untuk memberikan  informasi kepada para pelaku UMKM terkait proses untuk mendapatkan sertifikasi yang cukup panjang. Diantaranya seperti dilihat dari bahan baku, proses produksi, kemasan, kebersihan, dan tidak terkecuali dalam hal pemasaran secara halal.

“Sertifikat tersebut penting sekarang ini. Jadi pelaku UKM tidak hanya harus memperhatikan kualitas, tapi juga perlu fokus pada keamanan pangan. Sebab, sertifikasi halal ini tidak hanya sebagai tanggung jawab pada syariat agama dan akhirat, tapi erat hubungannya dengan keamanan pangan,” katanya, disela Sosialisasi dan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal,di @home Hotel  Cilacap Rabu(12/01).

Menurutnya, pelaku usaha harus melewati proses yang panjang untuk mendapatkan sertifikat halal. Setelah lolos seleksi administrasi, mereka akan disurvei oleh MUI dan memenuhi syarat yang ditentukan lembaga tersebut.”Syarat-syarat itu kami sampaikan dalam sosialisasi ini agar mereka mempersiapkan. Fasilitasi sertifikat halal ini diberikan gratis kepada pelaku UKM dari pemerintah. Tidak hanya produk makanan saja, tetapi juga minuman hingga kosmetik.  Pemerintah Jateng menargetkan akan memfasilitasi 500 produk halal mulai tahun ini hingga 2023,” jelasnya.

Dijelaskan, setelah mendapatkan sosialisasi nantinya akan dilakukan proses seleksi, atau proses pre-survei terlebih dahulu oleh pendamping UMKM. Selanjutnya, akan mendapat berapa total jumlah UMKM yang lolos untuk diajukan sertifikasi halal.”Setelah proses ini nanti kita akan melakukan survei atau peninjauan langsung,” kata Chandra. Sertifikasi halal ini, lanjut dia, dapat untuk makanan, minuman, produk kosmetik, jadi tidak hanya berfokus pada makanan saja, tapi juga semua produk yang didaftarkan langsung diajukan ke MUI.

Chandra mengungkapkan, kegiatan fasilitasi sertifikasi halal di Cilacap diikuti sebanyak 100 pelaku usaha di wilayah karisidenan bsnyumas, berlangsung selama 4 hari sejak minggu 9-12 Februari 2020 di @home hotel Cilacap. Utk Cilacap kabupaten Cilacap yg ikut sertifikasi  25  UMKM. Dari 100 UMKM yang ikut pelatihan  sertifikasi  dalam pelaksanannya ditegaskan tidak dikenakan biaya alias gratis,   bantuan dari pemerintah.”Kita fasilitasi semua proses sertifikasi halal secara gratis,  berbeda hal jika mengajukan sendiri satu sertifikasi halal dikenai biaya sekitar  3,5 juta rupiah. Sehingga diakui memang dari segi poses maupun pembiayayan lebih efsien untuk peserta. Terbukti antusias peserta dalam kegiatan ini cukup tinggi,” kata Chandra.

Chandra berharap, nantinya semua produk yang dipasarkan sudah memiliki sertifikat halal, sesuai undang-undang 33 tahun 2014  tentang Jaminan Produk Halal.

Sementara itu ,salah satu  peserta  pelatihan sertifikasi ,   Tri Umbyarwati (47 th)  pelaku UMKM produksi gula merah asal Kebasen Banyumas, mengaku dirinya sangat terbantu dengan adanya program fasilitasi sertifikasi halal. Dirinya berharap produk lokal yang tersertifikasi nantinya mampu mendapatkan kepercayaan dari konsumen. “Adanya sertifikasi halal untuk kami para pelaku UMKM tentu merasa sangat terbantu, dan  secara tidak langsung diharapkan kedepannya mampu menjadi salah satu cara untuk mewujudkan UMKM di daerah menjadi naik kelas,” ungkap Tri.

Dukungan Pemerintah Daearah Dorong Pertumbuhan UMKM Lebih Baik

Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi.

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM.

Wuryandani dan Meilani (2013) kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) semakin bertambah seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pengusaha baru UMKM di Indonesia.

Kurun waktu tahun 2010-2011 jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat peningkatan sebesar 2,33 persen dari 99.401.775 orang pada tahun 2010 menjadi 101.722.458 orang pada tahun 2011 dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah domestik.3 Oleh karena itu, penting bagi Indonesia, supaya usaha kecil dan menengah dapat menjadi tulang punggung perekonomian, dalam meningkatkan kualitas kebijakan usaha, dalam upaya meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera melalui UMKM yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, sehingga perkembangan UMKM bisa diisi oleh SDM yang mumpuni dan siap untuk membawa kemajuan.

Melalui kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera

Peran pemerintah yang berfungsi sebagai pemegang kontrol atas aktivitas usaha dan bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM adalah peran pemerintah sebagai regulator. Produk pemerintah yang berisi ketentuan yang mengatur termasuk didalamnya mengenai kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Peran pemerintah dapat dikatakan ada apabila output yang dihasilkan dalam hal ini para pelaku usaha mikro dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan aturan yang ditetapkan.

Purba (2018) Pemerintah Daerah sendiri untuk menyiapkan masyarakatnya mampu bersaing dalam era MEA tersebut. Acuan pembangunan industri dan perdagangan dalam PROPENAS 2005 sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000, khususnya yang terkait langsung dengan sektor indsutri dan perdagangan adalah mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi berkeunggulan kompetitif serta memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.