Pelatihan Bimbingan Teknik Jurnalistik dan Mekanisme Bantuan Sosial di Kebumen

Daily Banyumas
Pelatihan Bimtek Jurnalistik dan Mekanisme Bimbingan Sosial diselenggarakan oleh Dinkominfo Kabupaten Kebumen (Website Kebumen).

Kebumen – Bertempat di Ruang Rapat Setda Lantai 1, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kebumen menggelar Bimbingan Teknis Jurnalistik dan Mekanisme Bantuan Sosial pada Rabu pagi (12/2/2020). Bimtek digelar untuk mengoptimalkan kemampuan di bidang kehumasan dan pengelolaan media kehumasan pemerintah yang dibuka oleh Kepala Dinkominfo Cokro Aminoto.

Cokro mengatakan bahwa workshop jurnalistik digelar untuk meningkatkan pemahaman tentang menulis di media massa. Kemampuan menulis sangat penting untuk dilakukan, apalagi berada dalam bidang humas sehingga perlu diadakan workshop agar kemampuan menulis semakin meningkat.

Kegiatan pelatihan melibatkan anggota Bakohumas OPD kabupaten dan kecamatan Kebumen. Materi pelatihan tentang jurnalistik dan mekanisme bantuan sosial dibagikan oleh dua narasumber yakni Nanang Widi Hartono dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan Martono dari Dinas Sosial & Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kebumen.

Kabid IKP Diskominfo Kebumen Dewi Indri Astuti juga berharap forum pelatihan teknis di bidang kehumasan dapat memberikan nilai manfaat untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah daerah. Baik dalam pengelolaan media informasi maupun dari segi manajerial SDM perlu dipelajari sehingga dapat diaplikasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan Humas Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyebarkan informasi di website www.kebumenkab.go.id dan media sosial resmi masing-masing OPD.

Pengelolaan Informasi Publik

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 14/2008, informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan yang disajikan dalam berbagai kemasan serta format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun secara non-elektronik. Sedangkan pengertian informasi publik dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 14/2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU (Mardatillah, 2017).

Fatmawati dalam Menkominfo 2014 menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan layanan pemerintah melalui sistem informasi yang terintegrasi dan handal harus memerlukan kesamaan pemahaman dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, serta dukungan dari berbagai pihak sebagai respon positif terhadap program pemerintah dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi tentang pembangunan dan pengolahan infrastruktur dan manajemen sistem informasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.