Kesiapan Organisasi Pemuda Banyumas dalam Menghadapi ASEAN Community

Organisasi kepemudaan yang dilibatkan dalam kegiatan ini diharapkan nantinya dapat berperan dan berkontribusi bagi komunitasnya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi diberlakukannya ASEAN Community.

Banyumas – Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang letaknya strategis dan potensial dalam pembangunan daerah. Tingkat pertumbuhan penduduk usia produktif di Kabupaten Banyumas juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam bidang kepemudaan, organisasi-organisasi pemuda di Banyumas sebagai wadah pengembangan potensi pemuda cukup beragam, antara lain: organisasi berorientasi nasionalis yaitu Karang Taruna, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan PP (Pemuda Pancasila), organisasi berorientasi keagamaan seperti IPNU (Ikatan Pemuda NU) dan Pemuda Muhammadiyah, maupun organisasiorganisasi mahasiswa seperti BEM, HMI, GMNI, FMN, dan lain-lain.

ASEAN Community tidak hanya mendatangkan peluang namun juga tantangan bagi masyarakat. Terutama dalam cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang menyebutkan bahwa tujuan dari MEA adalah liberalisasi perdagangan di tingkatan ASEAN untuk menyongsong globalisasi. Liberalisasi perdagangan ini mensyaratkan adanya arus bebas perpindahan barang dan jasa, manusia, modal hingga tenaga kerja dari dan ke negara-negara di ASEAN dari tingkat nasional hingga penetrasi di tingkatan lokal Banyumas.

Program pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah apatis organisasi kepemudaan terhadap wacana ASEAN Community adalah mengembalikan kesadaran dan mindset bahwa organisasi kepemudaan tidak boleh melulu hanya bergerak di ranah politik praktis, melainkan memahami bahwa organisasi kepemudaan seharusnya mengambil peran yang jauh lebih besar sebagai penopang ketahanan nasional dari segala ancaman.

Langkah-langkah nyata penguatan kapasitas organisasi kepemudaan dalam menghadapi ASEAN Community, seperti:

  1. Meyediakan forum-forum diskusi untuk memperkaya pemahaman organisasi kepemudaan mengenai ASEAN Community.
  2. Mendata organisasi kepemudaan di Kabupaten Banyumas yang potensial sebagai agen sosialisasi ASEAN Community kepada masyarakat luas.
  3. Bekerjasama sama dengan pemerintahdaerah, dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas organisasi kepemudaan dalam menghadapi ASEAN Community.
  4. Pihak kampus melakukan pendampingan kepada organisasi kepemudaan dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan persiapan menghadapi diberlakukannya ASEAN Community.

Arif Darmawan, M.Si, Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman menjelaskan tentang konsepsi kepemudaan dan perannya dalam menghadapi ASEAN Community.

“Pemuda adalah bagian dari masyarakat secara umum dan relatif memiliki usia muda sehingga diharapkan lebih memiliki potensi, etos kerja dan kreatifitas yang lebih jika dibandingkan dengan masyarakat yang sudah menginjak usia tua,” ujar Arif.

Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Sektor Kepemudaan

Peningkatan kapasitas organisasi pemuda untuk pada awalnya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peran pemuda dalam ASEAN Community dan selanjutnya menyebarluaskan atau sosialisasi pengetahuan tentang ASEAN Community kepada masyarakat luas.

Dalam hal ini, pemuda perlu dikembalikan kepada hakikat dan posisinya di masyarakat untuk menjadi penggerak utama, agen sosial, dan subyek yang menentukan dalam perumusan strategi pembangunan daerah, bersinergi baik di level masyarakat hingga level pembuat kebijakan.

Cara memandang terhadap pemuda berkaitan dengan standing position dari pihak yang berkepentingan (negara, pasar, masyarakat) dan selanjutnya akan berdampak pada perspektif dan aksi yang dilakukan kepada pemuda itu sendiri. Apabila pemuda diberi peran yang besar misalnya oleh negara untuk dilakukan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, maka pemuda menjadi subjek yang berperan besar dalam stabilitas sistem sosial suatu rezim di sebuah negara.

Mekanisme pasar juga bisamengkonstruksi pemuda sebagai konsumen aktif sekaligus komoditas yang menjadi ikon pasar untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan dari sisi masyarakat, pemuda bisa menjadi agen perubahan dan subjek bebas yang berada di garda depan yang menentukan tatanan sosial.

Tujuan pembentukan Komunitas Regional ini adalah salah satu di antaranya, bagaimana sebuah organisasi regional mampu mempertahankan diri atau menguatkan diri di tengah semakin kompetitifnya persaingan global.

Dalam perspektif Undang-undang No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan, pasal 1 berbunyi: yang dimaksudkan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Labih lanjut dalam peraturan perundangan yang dimaksud di atas dijelaskan pula peran, tanggung jawab, dan hak pemuda dalam pasal 16 berbunyi: pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Kemudian pemerintah memiliki tanggung jawab memfasilitasi dan membimbing para pemuda (sebagai hak pemuda) untuk mengembangkan dirinya agar siap menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara melalui upaya pemerintah seperti: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan yang kesemuanya tertuang secara rinci dalam UU No.40/2009 tentang Kepemudaan tertutama pengembangan di bidang kepemimpinan dan kewirausahaan yang sangat relevan dalam pembahasan peran serta pemuda dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Peran pemerintah dalam mengembangkan sektor kepemudaan ini adalah langkah yang sangat strategis dan berimplikasi jangka panjang dalam menjawab tantangan dan rintangan serta kendala MEA. Hal ini berguna untuk menciptakan sumber daya manusia yang bukan saja berkualitas secara akdemis namun juga dapat menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja ASEAN dan bahkan dunia, mengingat sering dikeluhkan bahwa kualitas lulusan pendidikan tinggi kita tidak berbanding lurus dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, akhirnya lulusan sarjana sering harus menelan pil pahit karena harus menjadi pengangguran intelektual setelah lulus kuliah karena tidak memiliki daya saing dan kualifikasi pasar tenaga kerja.