Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Berbasis Teknologi

Wakil Bupati Banyumas, Drs. H. Sadewo Tri Lastiono meresmikan aplikasi Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas (SIAPPMAS) di Pendopo Si Panji Purwokerto, hari Kamis (30/01). (Foto: Pemkab Banyumas)

Purwokerto – Wakil Bupati Banyumas, Drs. H. Sadewo Tri Lastiono meresmikan aplikasi Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas (SIAPPMAS) di Pendopo Si Panji Purwokerto, hari Kamis (30/01). Acara tersebut dihadiri kepala SKPD se-Kabupaten Banyumas. Wakil Bupati mengapresiasi adanya aplikasi SIAPPMAS yang merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mereplikasi aplikasi pelayanan publik. SIAPPMAS nantinya bisa menjadi media bagi para inovator untuk terus berkarya khususnya dibagian pelayanan dan informasi public.

“Saya mendukung diselenggarakannya kompetisi inovasi pelayanan public tingkat Kabupaten Banyumas yang pendaftarannya dibuka hari ini semoga kompetisi bisa menjadi menjadi wadah bagi para inovator di Kabupaten Banyumas, selanjutnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang bersinergi dan memberikan konstribusi kepada pemerintahan kabupaten banyumas,” kata Wakil Bupati.

SIAPPMAS merupakan hasil garapan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Banyumas. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah proses Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Maret 2020. Aplikasi ini juga siap untuk mengikuti ajang penghargaan inovasi United Nations Public Service Awards 2021 (UNPSA) di Amerika Serikat.

Wakil Bupati berharap supaya kedepannya bisa terintegrasi dengan jaringan inovasi pelayanan public di seluruh Jawa tengah yang memungkinkan para innovator di Kabupaten Banyumas pada khususnya di Jawa Tengah pada umumnya untuk bisa saling belajar bertukar informasi dan inovasi yang ada di kabupaten kota diseluruh Jawa Tengah.

Sementara itu Dr. Ir. Ihmawan Sudrajat M.M, Kepala Biro Organisasi Sekertaris Provinsi mengatakan sebelumnya aplikasi SIAPPMAS bernama Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang merupakan hasil replikasi dari JIPP milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Banyumas merupakan kabupaten yang pertama di Indonesia mereplikasi JIPP, kabarnya SIAPPMAS sedang dalam tahap integrasi dengan JIPP Jawa Tengah.

“Ini bagi kami adalah sebuah hadiah untuk Pemprov. Saya selalu menggunakan Banyumas sebagai virus untuk mendorong kabupaten lainnya. Kami juga laporkan kepada Pak Wakil Bupati bahwa penilaian mandiri reformasi dan biroktasi di Jawa Tengah yang tertinggi adalah Kabupaten Banyumas,” ucapnya

Ihmawan Sudrajat mengapresiasi dengan banyaknya kemajuan kemajuan dibidang informasi dan teknologi yang ada di Kabupaten Banyumas. Ia juga menyampaikan bahwa banyaknya kemajuan digitalisasi dan informasi bisa mempercepat pengembangan Kabupaten Banyumas.

Inovasi Teknologi Informasi dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah masing-masing secara transparan dan akuntable untuk memberikan palayanan publik kepada seluruh rakyatnya. Oleh karena itu dalam hal ini pelayanan publik memegang peranan penting guna mewujudkan salah satu tujuan Negara yaitu mensejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya.

Konsep good governance adalah sebuah konsep tata kelola pemerinahan yang baik, konsep ini muncul karena beberapa tantangan di anataranya adalah: 1) Pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap pelung-peluang ekonomi positif. 2) Perubahan demografi dibanyak negara telah membeirkan pengaruh yang besar terhadap pemeirntahan baik sebagai pelayan publik maupun sebagai pemberi kerja. 3) Sektor publik harus berhadapa dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikanlebih memeiliki informasi. 4) Harapan dari pegawai yang lebih optimis. 5) Ketersedianya tekbologi informasi dan komuniskais modern.

Karyawan dengan faktor internal dan organisasional yang mendukung Pemberdayaan (dalam perspektifnya secara Kognitif, Afektif maupun Konatif) akan memberikan hasil (outcome) baik untuk individu maupun untuk organisasi secara keseluruhan. Persepsi terhadap pemberdayaan dapat meningkatkan nilai kerja secara individual, Peningkatan Kepuasan Kerja dan memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan suksesnya pekerjaan.

Kinerja SKPD agar lebih bagus harus didukung dengan sistem tatakelola manajemen yang baik dan teknologi informasi yang memadahi. Tata kelola yang baik atau istilahnya good governance dapat membantu manajemen untuk melaporkan informasi keuangan maupun keuangan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Informasi ini dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui teknologi informasi, Suprianto (2014).

E-governance memungkinkan warga negara berkomunikasi antar-mereka maupun dengan pemerintah, dan berpatisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengekspresikan kebututuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan menggunakan e-government sebagai sarananya.

Sejatinya, antara TI dan good governance saling mendukung. TI yang dikelola dengan baik – yang secara fisik dapat diakses, dengan biaya terjangkau, dan tanggap terhadap kebutuhan manusia pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional menjadi lebih demokratis, berkelanjutan (sustainable), dan memfasilitasi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera.

E-governance memungkinkan warga negara berkomunikasi antar-mereka maupun dengan pemerintah, dan berpatisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengekspresikan kebututuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan menggunakan e-government sebagai sarananya.