Harapan Sekda Kabupaten Cilacap dalam Forum Rancangan Awal RKPD

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf membuka Forum Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Kamis (30/1). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf membuka Forum Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Kamis (30/1). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan pada 10 bagian Sekretariat Daerah, dengan program kerja perangkat daerah.

Acara yang digelar di ruang Jalabumi Setda Cilacap ini dihadiri para kepala bagian dan perwakilan OPD di jajaran Pemkab Cilacap. Turut mendampingi Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dian Setyabudi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi, serta para Staf Ahli Bupati.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Cilacap Wasi Ariyadi menjelaskan, penyusunan rancangan awal Renja Sekda Cilacap telah melalui beberapa tahapan baik forum konsultasi publik maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. “Adapun agenda hari ini adalah penyempurnaan rancangan awal RKPD Pemkab Cilacap yang disusun Bappeda menjadi bahan Musrenbang Kabupaten berupa rancangan RKPD Kabupaten 2021,” terangnya.

Dalam hal ini, lanjut Wasi, pihaknya berpedoman pada rancangan awal RKPD yang telah diserahkan kepada Bappeda, dan diselaraskan dengan usulan yang berkembang pada Musrenbang tingkat kecamatan, pokok pokok pikiran DPRD, serta program kegiatan OPD jajaran, serta penajaman indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan. Di Setda ada 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator kinerja kepala daerah dan 31 Indikator Kinerja Kunci untuk 10 bagian Setda.

“Ada indikator yang sudah kita lampaui untuk 2021, misalnya IKU Reformasi Birokrasi kita targetkan B dengan nilai 70. Tapi pada 2019 kita mencapai BB. Ini harus ditajamkan lagi di 2021,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Sekda menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk menghimpun masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substasi rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretaris Daerah. “Ini merupakan forum yang sangat penting untuk mencanangkan kegiatan kegiatan di tahun 2021 yang ada di 10 bagian. Sehingga sesuai dengan renja OPD yang sudah disepakati bersama,” kata Sekda.

Oleh karena itu Sekda meminta para kepala bagian dan Kasubbag untuk mencermati kembali usulan yang disampaikan sesuai kebutuhan. Selain itu diharapkan usulan usulan tersebut dapat menjawab persoalan dan isu isu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap. “Jangan sampai nanti di 2021 mengusulkan kegiatan yang tidak ada di Renja,” pungkasnya.

Tata Kelola Kinerja Pemda yang Baik Dorong Perbaikan Kinerja

Good & Clean Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dengan demikian ranah Good & Clean Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta.

Singkatnya, tuntutan terhadap Good & Clean Governance tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan Good & Clean Governance pada negara, Sri Wahyuni (2017).

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah masing-masing secara transparan dan akuntable untuk memberikan palayanan publik kepada seluruh rakyatnya. Oleh karena itu dalam hal ini pelayanan publik memegang peranan penting guna mewujudkan salah satu tujuan Negara yaitu mensejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya.

Konsep good governance adalah sebuah konsep tata kelola pemerinahan yang baik, konsep ini muncul karena beberapa tantangan di anataranya adalah: 1) Pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap pelung-peluang ekonomi positif. 2) Perubahan demografi dibanyak negara telah membeirkan pengaruh yang besar terhadap pemeirntahan baik sebagai pelayan publik maupun sebagai pemberi kerja. 3) Sektor publik harus berhadapa dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikanlebih memeiliki informasi. 4) Harapan dari pegawai yang lebih optimis. 5) Ketersedianya tekbologi informasi dan komuniskais modern

Desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan inovasi, karena dengan desentralisasi akan mudah memotong beberapa tahap birokrasi. Inovasi terbuka karena adanya kekuasaan dapat mengambil keputusan yang paling rendah. Dimana ada desentralisasi/ keleluasaan dalam mengambil keputusan, maka di situ juga akan ada peluang besar untuk mengembangkan suatu inovasi.