BUMDes Ubah Perekonomian Masyarakat Karangsambung

Daily Banyumas
Ruangan Khusus untuk produk-produk BUMDes Kecamatan Karangsambung (Sumber: Desa Lestari).

Karangsambung – Pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi ketergantungan bantuan pemerintah sehinga mampu menjadi desa mandiri. BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan pemerintahan desa yang dikelola oleh masyarakat (Akhmad & Susi, 2019).

Di Kecamatan Karangsambung salah satunya, masyarakat Kecamatan Karangsambung berinisiatif untuk saling bekerjasama membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama dalam bidang usaha konveksi, dilansir dari laman resmi Desa Lestari.

Gunung yang merupakan salah satu warga Kecamatan Karangsambung menginformasikan bahwa dalam Permendes No. 4/2015 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Pasal 6 diperbolehkan bagi desa-desa untuk mengembangkan BUMDes bersama. Oleh karenanya, desa-desa di Karangsambung yang sudah memiliki BUMDes saling bekerjasama di tingkat kecamatan.

Untuk mewujudkan BUMDes bersama, Karangsambung bekerjasama dengan FORMASI dengan melakukan pelatihan-pelatihan di Desa Tlepok dan Desa Kaligending. Syarat desa yang mengikuti pelatihan harus mewakilkan lima orang dan memiliki SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa. Selain itu, setiap desa di wilayah Kecamatan Karangsambung dibebaskan untuk membuat unit usaha di desa masing-masing. Apabila kelompok di tiap desa tersebut telah merasa yakin untuk membuat usaha mandiri, maka akan diperkenalkan dengan pasar.

Melalui BUMDes dan FORMASI, Kecamatan Karangsambung sudah mampu mengurangi angka pengangguran yaitu sekitar 280 pengangguran. Selain itu, sebagian warga desa dapat melakukan pekerjaan di rumah masing-masing tanpa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus rumah.

Pengembangan Bumdes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa menjadi produktif yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Pembentukan BUMDes dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat dan pemerintah desa melalui musyawarah dengan tujuan untuk menggerakan perekonomian di desa dan meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PADes). Munculnya BUMDes diharapkan dapat mejadi kekuatan ekonomi baru di desa. (Akhmad dan Susi dalam Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Akhmad & Susi (2019) menyatakan bahwa prinsip dalam pembentukan BUMDes yakni untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP No. 47 Tahun 2015 disebutkan bahwa kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Beberapa desa di Kebumen sejak tahun 2016 mulai membentuk Bumdes dan makin pesat sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Bumdes. Hingga tahun 2019 seluruh desa di Kebumen telah terbentuk Bumdes yang dalam proses pendirianya didampingi oleh pendamping desa. Secara nasional jumlah Bumdes yang terbentuk pada bulan Juli 2018 mencapai 35 ribu dari 74.910 desa.

Hasil wawancara langsung yang dilakukan Akhmad & Susi dalam jurnal berjudul Strategi Pengembangan Bumdes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen dengan para pengelola bumdes, salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan modal dan keahlian berwirausaha.Hal tersebut dapat dipahami karena BUMDes masih dalam taraf pengembangan. Dengan begitu, dibutuhkan adanya konsultan pendamping mengenai bidang usaha khususnya kewirausahaan sosial. Seiring dengan majunya BUMDes maka akan semakin manarik minat investor untuk menanamkan modalnya baik dari pemerintah, masyarakat, perbankan maupun pihak eksternal.