Kebijakan Bupati Dorong Kemajuan dalam Bidang Pendidikan

SMP Negeri 1 Cilacap implementasikan program leader class. (Foto: Kemendikbud)

Tambakreja, Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap dibawah Pimpinan Bupati Cilacap membuat sebuah kebijakan Bangga Mbangun Desa. Kebijakan Bangga Mbangun Desa merupakan sebuah kebijakan yang berorientasi menumbuh kembangkan seluruh potensi-potensi yang ada di pedesaan, karena pedesaan adalah sentral pembangunan terkecil yang ada di wilayah.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Cilacap, Disdikpora Kabupaten Cilacap mengemban tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan program-program dari kebijakan bangga mbangun desa bidang pendidikan. Sehingga penanggungjawab seluruh program pilar pendidikan berasal dari Disdikpora. Selain penanggungjawab, implementor program pilar pendidikan berasal dari lembaga penyelenggara pendidikan serta stakeholder yang dipilih oleh Disdikpora.

Dalam kebijakan bangga mbangun desa diimplementasikan melalui beberapa program diantara yaitu program unggulan dan 7 pilar pembangunan bidang pendidikan. Program unggulan yang dimaksud yaitu program leader class yang diimplementasikan oleh SMP Negeri 1 Cilacap pada jenjang SMP dan SMA Negeri 1 Cilacap pada jenjang SMA. leader class diaplikasikan dalam bentuk mengintegrasikan materi-materi kepemimpinan dalam setiap 227 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2 Vol. V Tahun 2016 pembelajaran dan sistem ketua kelas bergilir yang bertujuan melatih tanggungjawab siswa.

Kegiatan penunjang di SMP Negeri 1 Cilacap yaitu diklat kepemimpinan dan bina iman. Sedangkan di SMA Negeri 1 Cilacap mengimplementassikan kegiatan outbound. Adapun kegiatan tambahan berupa pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib bagi siswa leader class SMA Negeri 1 Cilacap dan pecinta alam sebagai ekstrakurikuler wajib siswa leader class SMP Negeri 1 Cilacap.

Selain program leader class, terdapat 7 pilar pembangunan bidang pendidikan yaitu tentang terlayaninya PAUD, terwujudnya masyarakat yang melek aksara, terwujudnya wajib belajar 9 tahun, terwujudnya rintisan wajib belajar 12 tahun, peningkatan akses perguruan tinggi dan bursa kerja, tidak ada anak yang putus sekolah, dan pendidikan yang responsif gender.

Pendidikan Karakter Bangsa Melalu Lingkungan Pembelajaran Anak

Pendidikan Karakter Bangsa disimpulkan sebagai suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melakukan proses internalisasi, menghayati nilai-nilai karakter yang baik menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Upaya dalam memaksimalkan pendidikan di Indonesia maka pemerintah mengambil sebuah kebijakan nasional sebagaimana telah diatur dalam undangundang No. 22 Tahun 1999 Jo UU Nomor 32 Tahun 2004, urusan pendidikan diserahkan kepada daerah. Hal ini berarti bahwa daerah mempunyai wewenang yang penuh di dalam mengatur dan mengelola pendidikan yang ada di daerahnya, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi (Tilaar, 2012: 64).

Menyadari kondisi karakter masyarakat saat ini, pemerintah mengambil inisatif untuk mengarusutamakan pembangunan karakter bangsa. Hal itu tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang menempatkan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan Presiden Republik Indonesia juga mengemukakan pentingnya pembangunan watak (character building), karena kita ingin membangun manusia yang berakhlak, berbudi pekerti dan berperilaku baik.

Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Khusus, untuk materi Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan – karena memang misinya adalah mengembangkan nilai dan sikap – pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan karakter.

Sementara itu mata pelajaran lainnya, yang secara formal memiliki misi utama selain pengembangan karakter, wajib mengembangkan rancangan pembelajaran pendidikan karakter yang diintegrasikan kedalam substansi/kegiatan mata pelajaran sehingga memiliki dampak pengiring bagi berkembangnya karakter dalam diri peserta didik.

Lingkungan satuan pendidikan perlu dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial-kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan pendidikan yang mencerminkan perwujudan karakter yang dituju.

Pendidikan karakter merupakan roh yang mampu memberikan kehidupan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam mempercepat terlaksananya kebijakan nasional maka dibutuhkan sebuah kebijakan otonomi daerah sehingga daerah mampu berkreasi dalam meningkatkan pendidikan disetiap daerahnya.

Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya mempercepat kebijakan tersebut adalah dengan dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi.