Kasatlantas Polres Cilacap Naik Jabatan di Polda Jawa Tengah

Kapolres Cilacap AKBP Derry Agung Wijaya (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Kasatlantas yang baru saat memimpin upacara sertijab Kasatlantas Polres Cilacap, Senin (27/1). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) AKP Ahmad Nur Ari Polres Cilacap dipindahkan ke Polda Jawa tengah sebagai Pama Biro SDM Polda Jateng.

AKP Fandy Setiawan sebagai penggantinya, yang sebelumnya menjadi Pama Polda Jawa Tengah. Upacara serah terima jabatan dipimpin Kapolres Cilacap AKBP Dery Agung Wijaya di Mapolres Cilacap, Senin (27/1).

“Pemindahan jabatan ini merupakan dinamika organisasi yang secara sistematis, berkelanjutan dan terus dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan, kebutuhan organisasi dan promosi jabatan serta untuk penyegaran (tour of duty),” ujar Kapolres.

Dia juga menambahkan bahwa pemindahan ini Juga untuk meningkatkan kemampuan menuju personel Polri yang profesional, modern dan terpercaya (promoter) serta mewujudkan SDM Polri yang unggul.

Kapolres mengucapkan terima kasih kepada AKP Ahmad Nur Ari beserta ibu, atas dedikasi dan pengabdiannya. Sehingga dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik serta mampu membangun kinerja khususnya fungsi Satlantas Polres Cilacap.

Kepada AKP Fandy Setiawan selaku pejabat yang baru, Kapolres berpesan agar segera kenali dan adaptasi karakter wilayah Polres Cilacap yang ada serta ciptakan terobosan atau inovasi-inovasi baru untuk kemajuan fungsi Satlantas khususnya dan Polres Cilacap pada umumnya.

Optimalisasi Polri dalam Melayani Masyarakat

Peran dan tanggung jawab Polri sebagai Penegak Hukum dalam melaksanaan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan implementasinya, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya, Ibnu Suka dkk (2018).

Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia menimbulkan harapan besar bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik. Hakikat desentralisasi sebagaimana dinyatakan oleh Hoessein (2002) adalah otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu.

Menurut penelitian Pattiro (2004) rendahnya respon instansi penyelenggara pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan dari masyarakat mengakibatkan munculnya sikap skeptis dari masyarakat.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (integrated criminal justice system) adalah: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat; kedua, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Sebaiknya masyarakat turut membantu tugas Kepolisian sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Polri dan sehingga terhindar dari benturan yang dapat merugikan masyarakat dan citra Polri sendiri.

Sebaiknya polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan pilih kasih dalam menindaki pelaku tindak pidana sehingga dimata masyarakat citra polisi tidak buruk.

Keluhan-keluhan dari masyarakat seharusnya menjadi bahan koreksi bagi polri agar tidak menimbulkan sikap skeptisem dari masyarakat dan bahan koreksi bagi wilayah polri yangg bersangkutan.

Cepat tanggap yang harus dilakukan oleh polri dalam melakukan pelayanan dan pengaduan dari masyarakat akan memeberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri.