Program Pengentasan Kemiskinan Harus Didasari Data yang Akurat

Daily Banyumas
Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga lakukan program pengentasan kemiskinan pada Sabtu (2/6). (Sumber Dinsosdalduk KB P3A Purbalingga)

Bancar – Kemiskinan merupakan persoalan terbesar d negara ini. Di Kabupaten Purbalingga ada sebanyak 45 desa dengan kategori merah dan diprioritaskan oleh pemkab untuk mengentaskan kemiskinan. Purbalingga sendiri tercatat sebagai daerah termiskin keempat di Jawa Tengah.

Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan cara perkiraan semata. Namun harus diuji dengan data-data yang akurat. Setelah adanya ketersediaan data, ditopang lagi dengan pemetaan sasaran yang akurat pula. Bila kedua hal itu sudah dipenuhi, penerapan program itu dipastikan tepat sasaran dan terukur, dilansir dari laman resmi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hal tersebut dibahas pada saat bimbingan teknis (bintek) pengolahan data fakir miskin pada 45 desa kategori merah dengan metode Pivot Table di Aula Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga, Sabtu (2/6).

Wahyu Ekonanto selaku Kepala Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga mengatakan bahwa selama ini data angka kemiskinan yang didapat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan data kasar. Oleh karena itu perlu dirumuskan, diolah dan dipilah untuk menentukan tingkat kemiskinan di masing-masing desa tersebut.

“Misalnya, desa itu mau diberi program pemberdayaan perikanan. Kita harus tahu, di sana ada berapa warga yang menjadi petani ikan, jumlah kolam dan ketersediaan pakan. Sehingga nanti program yang diterapkan bisa lebih tepat sasaran,” katanya.

Kabid Pemberdayaan Sosial, Wijayanto menambahkan, bintek diikuti oleh peserta dari seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang diberi tugas oleh Bupati untuk pendampingan penanganan kemiskinan di 45 desa kategori merah itu. Pemateri menghadirkan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Eko Martono.

Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan, Bupati Purbalingga mengatakan pihaknya telah mengeluarkan SK tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di 45 desa prioritas di Kabupaten Purbalingga. Seluruh OPD diberi tugas khusus untuk melakukan pendampingan, satu OPD satu desa.

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Mengatasi kemiskinan merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri, baik secara ekonomi sosial, budaya dan politik. Bantuan dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang produktif dengan memberi bantuan modal usaha juga memberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang mandiri. Dengan demikian, perlahan lahan masyarakat akan terbebas dari ketergantungan pada pemerintah (Atma, 2013 dalam Jurnal Socius).

Wijaya dalam Mahmudi (2002) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan banyak yang berasumsi bahwa kelompok masyarakat dari strata sosial terendah sekalipun bisa terangkat dan muncul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah dan atas.

Wijaya (2010) dalam Journal of Rural and Development menjelaskan bahwa terdapat tiga esensi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. (2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata dengan cara menampung berbagai masukan serta menyediakan sarana dan prasarana yang baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. (3) Memberdayakan rakyat dengan melindungi dan membela masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan.