Pemkab Banyumas Launching Salinmas Kresek dan SiGAIB Bersama Gubernur

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Bupati dan Wakilnya melaunching aplikasi Sampah Online Banyumas (Salinmas) kresek dan Website Sistem Informasi Galeri Investasi Banyumas di Pendopo Si Panji Purwokerto, Selasa (21/01). (Foto: Pemkab Banyumas)

Purwokerto – Aplikasi Sampah Online Banyumas (Salinmas) kresek dan Website Sistem Informasi Galeri Investasi Banyumas akhirnya di launching oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (21/01) di Pendopo Si Panji Purwokerto. Aplikasi Salinmas Kresek merupakan inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sistem Informasi Galery Investasi Banyumas (SiGAIB) hasil inovasi dari dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Saya ingin menarik investasi ke Banyumas untuk membuka peluang bekerja masyarakat Banyumas dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah masuk seperti investor garmen yang ada di Bekas Pabrik Gula Kalibagor,” ujar Achmad Husein selaku Bupati Banyumas.

Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya membuka kesempatan kepada investor khususnya padat karya dengan 500 pekerja perdana dan investor pariwisata ijin yang akan digratiskan. Tidak hanya itu pihaknya juga akan jemput bola untuk ijin tersebut. Apabila pasti itu investor padat karya maupun pariwisata kami akan datang ke Jakarta, Surabaya, Bandung atau kota lainya.

Bupati juga menyampaikan untuk kelanjutan Sampah Online Banyumas (Salinmas) organik yang sudah muncul dua bulan sebelumnya, saat ini jumlah pengguna sudah mencapai 1000 pelanggan, sekarang dimuncukan aplikasi baru yaitu Salinmas kresek untuk mengurangi sampah plasktik kresek yang ada di masyarakat.

Seperti Salinmas organik, masyarakat Kota Purwokerto bisa menge down load aplikasi Salinmas, kemudian masyarakat yang sudah memilah sampah organiknya bisa mengghubungi Aplikasi selanjutnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) akan mengambil sampah tersebut. Sedangkan untuk Salinmas Kresek itu khusus untuk sampah plastik kresek dan sementara akan diujicobakan untuk empat masyarakat kota

“Saya mendorong teman-teman kabupaten agar innovasi terjadi dimana-mana, untuk kemudahan memperi pelayanan kepada masyarakat. Saat ini bonus demografi di Jawa Tengah sudah terjadi kita tidak perlu menunggu 2035, penduduk banyak butuh pendidikan, butuh sekolah, butuh lapangan kerja, maka lapangan kerja mesti disampaikan,” ujar Gubernur.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Amrin Ma’ruf mengatakan SIGaIB menyimpan data potensi disegala sektor dan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara detil. Ini bisa menjadi salah satu cara menggaet pengusaha untuk berinvestasi dengan mudah.

“Ini yang luar biasa, ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para pengembang, investor, dan masyarakat yang akan membangun usaha di Kabupaten Banyumas. Nanti tinggal melihat untuk alamat atau posisi dari tanah yang akan digunakan nanti sudah memenuhi tata ruang atau belum”, jelas Amrin Ma’ruf selaku Kepala DPMPTSP.

Berkaitan dengan komitmen, para investor bisa dengan mudah mengakses dengan mudah SIGaIB secara online melalui website sigaib.banyumas.go.id. Didalamnya juga sudah tersedia formulir komitmen untuk para investor yang berminat.

Inovasi dalam Program-Program Pemerintah Daerah Dorong Kemajuan Daerah

Inovasi pemerintah daerah sangat penting dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan handal (Good Govrnance). Dalam hal ini inovasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi, Ridlowi dan Fathul Himam (2016).

Untuk mendukung proses inovasi se-cara strategis, terdapat empat pendekatan perubahan yang dapat dilakukan organisasi Daft (2013). Empat pendekatan tersebut yaitu perubahan teknologi, perubahan produk dan pelayanan, perubahan struktur dan strategi, serta perubahan budaya.

Salah satu faktor pendorong muncul-nya aksi inovasi pada organisasi peme-rintah adalah adanya perubahan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari ling-kungan eksternal maupun stakeholder dan juga didorong oleh kebijakan yang diterap-kan oleh pemerintah pusat melalui agenda program percepatan reformasi birokrasi. Salah satu agenda dari reformasi birokrasi ini dilakukan melalui program “inovasi pelayanan publik”. Target yang hendak dicapai dari program ini adalah cita-cita pemerintahan kelas dunia (World Class Government) yang diharapkan dapat ter-wujud pada tahun 2025, Imanuddin (2016).

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk intreaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang ada pada umumnya proses perencanaan dilakukan oleh komonitas masyarakat serta pemimpin lokalnya, dengan penentuan strategi pembangunan daerahnya dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan potensi lingkungan yang dimiliki di daerah. Baik yang sudah dapat dilaksanakan maupun belum. Peranan pemerintah daerah dan komonitas masyarakat di daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah itu berjalan dengan baik apabila dilihat dari segi penyusunan dokumen rencananya. Karena dokumen rencana akan menyangkut semua bidang-bidang atau aspek-aspek perencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Perkembangan UMKM

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dlam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa.

Melalui kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera

Peran pemerintah yang berfungsi sebagai pemegang kontrol atas aktivitas usaha dan bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM adalah peran pemerintah sebagai regulator. Produk pemerintah yang berisi ketentuan yang mengatur termasuk didalamnya mengenai kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Peran pemerintah dapat dikatakan ada apabila output yang dihasilkan dalam hal ini para pelaku usaha mikro dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan aturan yang ditetapkan.