Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Lakukan FGD mengenai Pengembangan Usaha Pariwisata

Daily Banyumas
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Usaha Pariwisata. (Sumber: Website Kabupaten Purbalingga)

Purbalingga – Bertempat di Aula Gendu Rasa Purbasari Pancuran Mas Purbalingga, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga melakukan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengembangan Usaha Pariwisata. FGD yang diikuti oleh 40 peserta terdiri dari unsur HPI, Asbilling, Pengusaha Hotel, Restoran dan Desa Wisata.

Kegiatan FGD Pengembangan Usaha Pariwisata dilaksanakan selama dua hari dari 17-18 Oktober 2019. Materi yang diberikan pada FGD tersebut yakni di hari pertama peserta mendapatkan pengetahuan terkait standarisasi usaha jasa pariwisata. Sedangkan untuk hari kedua peserta mendapat materi terkait standarisasi pelayanan prima usaha pariwisata, dilansir dari laman resmi Kabupaten Purbalingga.

Menurut Kustinah, semua pelaku usaha pariwisata dalam penyelenggaraannya dapat memenuhi standarisasi usaha pariwisata. Hal ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga kualitas produk, pelayanan, pengelolaan kepariwisataan serta produktivitas usaha pariwisata dapat lebih ditingkatkan.

“Kalau sampai saat ini yang sudah mendapatkan sertifikasi baru pramuwisata, sedangkan untuk Rumah Makan, Hotel belum ada, hanya Hotel Braling yang sedang persiapan untuk sertifikasi usaha,” jelasnya.

Tujuan dari FGD sendiri yakni memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha pariwisata tentang arti penting penerapan standar usaha pariwisata. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi usaha pariwisata bagi pelaku usaha kepariwisataan.

“Semoga dengan FGD ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kepada para pelaku usaha pariwisata tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan secara umum,” pungkas Kustinah.

Pengembangan Usaha Pariwisata

Pariwisata menurut UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan adalah segala hal yang terkait dengan wisata, seperti pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan wisata penyelenggaraan pariwisata (Khairunnisa 2017 dalam skripsi yang berjudul Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran (Studi Kasus di Kabupaten Pangandaran).

Menurut Arfianti dalam Yoeti (2017), pengembangan yakni sebuah usaha atau cara untuk mengembangkan segala potensi yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat. Dilihat dari segi ekonomi, sosial maupun budaya yang terdapat di daerah tersebut. Namun, jika pengembangannya tidak di persiapkan dan dikelola dengan baik, malah akan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat.