Peran Pemerintah dalam Memberikan Bantuan bagi Daerah Rawan Pangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Kegiatan penanganan kemiskinan dan penyerahan bahan makanan di Kantor Kecamatan Sokaraja, Kamis (16/01). (Foto: Pemkab Banyumas)

Sokaraja – Kegiatan penanganan kemiskinan dan penyerahan bahan makanan di Kantor Kecamatan Sokaraja, Kamis (16/01) diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein menyerahkan secara simbolis bahan makanan kepada beberapa warga.

Kegiatan dilaksanakan di daerah rawan pangan dan lokasi stunting, karena menghadapi musim hujan yang mundur sehingga musim pacekliknya tambah panjang berdasarkan laporan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapak Widarso M.,Si.

Sembako yang diberika berupa beras dan telur sebanyak 2.851 paket, untuk masyarakat rawan pangan di 6 eks kawedanan di Banyumas. Warga terlihat antusias dengan adanya bantuan sembako yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.

Widarso dalam sambutannya mengucapkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati karena telah mengalokasikan dananya untuk kegiatan ini sehingga bisa terealisasi. Jadi Bapak dan Ibu yang hari dalam kegiatan ini akan mendapatkan bantuan bahan sembako.

“Ya saya senang bisa dibantu. Semoga pemerintah Kabupaten Banyumas bisa lebih maju dan bisa terus melayani masyarakat dengan baik”, ujar Sainah salah satu warga.

Bupati Banyumas menghimbau kepada warga untuk tidak menjual bantuan sembako yang telah diberikan, dan dikonsumsi bersama keluarga sambil menunggu musim panen.

“Lah niki beras niki, telor niki ampun di dol. Didhahar nggih teng griyo kalih keluargane. Anane pembagian sembako niki bapake ibune dadi sehat nggih”, pesan Bupati.

Pemerintah Harus Upayakan Pembangunan Ketahanan Pangan bagi Masyarakat

Pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarkat untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau.

Peningkatan produksi atau ketersediaan pangan tidak selalu menjamin terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat atau rumahtangga. Seperti diungkap oleh Suryana (2014) bahwa terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara rata-rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang benarbenar dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih di bawah rekomendasi.

Pemerintah seharusnya berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi, mementuk Dewan Ketahanan Pangan, pengembangan desa mandiri pangan. Strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah diharuskan agar sesuai dengan aspek-aspek ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan yang memadai pada tingkat makro tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat. Diperlukan strategi khusus bagi pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan diversivikasi pangan. Hal ini bisa ditempuh dengan adanya program khusus yang menunjang beras analog sebagai pengganti makanan pokok.

Dengan adanya beras analog sebagai pengganti makanan pokok diharapkan mampu mengurangi konsumsi beras sebagai makanan karbohidrat utama bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produksif (Pasal 60, ayat 1).

Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang (ayat 2). Disisi lain juga terdapat Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal, yang salah satu langkahnya adalah kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.