Cilacap mendapatkan Kuota PTSL Terbanyak di Jawa Tengah

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cilacap, Yuli Mardiono menyampaikan laporan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas PTSL tahun 2020 di Fave Hotel Cilacap (15/1). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – , BPN Cilacap menggelar pembekalan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020, di Fave Hotel, Cilacap, Rabu (15/1)

Kabupaten Cilacap mendapatkan kuota terbesar di Jawa Tengah untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020. Hal itu dijelaskan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cilacap Yuli Mardiono.

“Tentu bukan pekerjaan mudah. Untuk itu kami membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat, dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibmas untuk pelaksanaanya di perdesaan”, kata Yuli.

Disebutkan, BPN Cilacap mendapat jatah PTSL untuk 212.460 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 155.370 bidang diantaranya tengah diproses. Untuk menyelesaikan target sebanyak itu, pihaknya berupaya melibatkan dukungan komponen masyarakat, termasuk TNI dan Polri.

BPN Cilacap telah menetapkan wilayah sasaran pada 54 desa yang tersebar di 14 wilayah kecamatan. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Syamsul Aulia Rahman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Aryadi, para Kepala Dinas, Pasi Ops Kodim 0703 Cilacap Kapten Cba M.Isa Syaifudin, Pama Polres AKP Supriyadi.

“Saya dan tim akan menerjunkan 51 orang personel Babinsa. Para Babinsa tersebut nantinya akan membantu petugas pertanahan dan petugas desa, dalam mendata sertifikasi di desa-desa sasaran,” ujar Pasiops Kodim 0703/Cilacap Kapten Cba M Isa Saefudin.

Hadir pula sejumlah tokoh agama, Camat, Kepala Desa serta peserta yang terdiri dari petugas PTSL, Babinsa, Bhabinktibmas dan petugas desa yang berjumlah sekitar 600 orang.

Pemerintah Harus Sosialisasikan Sertifikat Tanah Guna Berikan Perlindungan Hukum Bagi Pemgangnya

Pemberian jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah telah diatur dalam pasal-pasal UUPA yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38 UUPA ditujukan pada para pemegang hak yang bersangkutan agar mereka mendapat kepastian tentang haknya, sedangkan Pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi agar diseluruh wilayah Indonesia dilakukan pendaftaran tanah dengan sistem Rechts Kadaster yaitu suatu sistem pencatatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Pendaftaran tanah secara sistematik lebih diutamakan karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan daripada melalui pendaftaran tanah melalui sporadik, tetapi diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan. Sedangkan pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan, melalui uji kelayakan agar berjalan lancar, Anika Selaka Murfini (2014).

Pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan semakin meningkat kegiatannya.

Dengan adanya pendaftaran hak atas tanah maka pemegang hak atas tanah akan mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat dan ini akan menimbulkan rasa aman bagi yang bersangkutan. Kepastian hukum berarti dapat diketahui dengan pasti dan jelas siapa pemegang hak atas tanah dan apa objek hak atas tanah yang bersangkutan.

Pemerintah sebaiknya lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan pendaftaran tanah sistematis terlebih kepada masyarakat yang tergolong miskin, agar mereka mengetahui dan memahami secara jelas apa pendaftaran tanah sistematis tersebut, bagaimana sistem yang digunakan dalam pendaftaran tanah sistematis, syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi dalam mendaftarkan tanah mereka, dan apa saja proses yang harus dilalui oleh masyarakat agar tanah mereka mendapatkan sertifikat sehingga memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

Sebaiknya pendaftaran tanah secara sporadik biayanya sedikit dikurangi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar mereka dapat kemudahan dari segi biaya sebab bila hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui pendaftaran tanah sistematis, Anika Selaka Murfini (2014).

Panitia Ajudikasi dalam proses kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis sangat memegang peranan penting karena Panitia Ajudikasi mempunyai tugas Investigasi yaitu meneliti dan mencari kebenaran formal bukti kepemilikan hak atas tanah, yakni data-data yuridis awal yang dimiliki pemegang hak atas tanah.

Selain tugas investigasi, panitia ajudikasi juga bertugas sebagai justifikasi, yaitu membuat pengesahan dan penetapan bukti yang telah diterima tersebut. Panitia ajudikasi dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis dapat berperan selaku Kepala Kantor Pertanahan karena memang panitia ini bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Petugas Ajudikasi juga dapat bertugas sebagai hakim yang memberikan keputusan berkaitan dengan penelitian data tanah baik itu data fisik maupun data yuridis yang menjadi dasar dan alas hak terhadap pemberian atau pengakuan hak atas tanah. Kegiatan ajudikasi pendaftaran tanah ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan sangat mendukung dalam percepatan pendaftaran tanah dan dapat menjamin kepastian hukum.