Nilai Investasi 2020 Kabupaten Cilacap Bakal Tembus Rp 17,7 Trilyun

Nilai investasi di Kabupaten Cilacap tahun ini berpotensi melampaui capaian target 2019. Sebab penanaman modal dari PT. Cilacap Indofero Perkasa untuk pembangunan pabrik pengolahan logam senilai Rp 17,7 trilyun jauh diatas nilai total investasi 2019 sebesar Rp 7,2 trilyun, Selasa (14/01). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Nilai investasi di Kabupaten Cilacap tahun ini berpotensi melampaui capaian target 2019. Sebab penanaman modal dari PT. Cilacap Indofero Perkasa untuk pembangunan pabrik pengolahan logam senilai Rp 17,7 trilyun jauh diatas nilai total investasi 2019 sebesar Rp 7,2 trilyun.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, Icih Suwarsih seperti dilansir Liputan 6.com menjelaskan, nilai investasi tersebut berasal dari sejumlah perusahaan yang telah menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk tahun 2020.

“Investasi 2020 ini yang paling diunggulkan yakni pembangunan industri logam jaya dari PT. Cilacap Indovero Perkasa sebanyak Rp 17 trilyun”, jelasnya.

Disebutkan, industri pengolahan logam ini telah memulai proses perizinan dan terdaftar dalam Online Single Submission (OSS), serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda daftar perusahaan. Sedangkan investasi lainnya yakni sektor perhotelan, wisata adventure, perikanan, perdagangan, dan jasa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf menyatakan, sejak dicanangkan sebagai Kabupaten Pro Investasi, jumlah penanaman di Kabupaten Cilacap semakin meningkat. Hal ini didukung ketersediaan lahan, kemudahan akses lalu lintas, dan tenaga kerja yang memadai.

“2020 ini prioritas (pembangunan) ini ada di infrastruktur daerah perbatasan untuk menunjang perekonomian. Pemkab Cilacap juga terus memperbaiki layanan investasi untuk memudahkan investor”, jelasnya.

Selain itu, lanjur Farid, Pemkab Cilacap juga berencana membangun Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik merupakan upaya pemkab dalam mempercepat layanan publik. Baik pengurusan dokumen kependudukan maupun izin usaha dan investasi, yang mengintegrasikan sekitar 100 layanan yang berbeda.

Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Menciptakan Iklim Investasi di Daerah

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, peggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah, Ahmad Ma’ruf (2012).

Pola Kemitraan Incubator, salah satu kegiatan meningkatkan iklim investasi melalui penanaman nilai kewirausahaan pada masyarakat sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Mengoptimalkan`aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan. Keberadaan aset pemda, baik yang dikuasai pemda provinsi maupun kabupaten/ kota menjadi salah satu alternatif memberikan kemudahan dalam mengembangkan investasi.

Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal. Kebutuhan layanan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, maupun infrastruktur pendukung menjadi salah satu daya tarik daerah untuk menarik investor. Ketersediaan infrastruktur dasar yang tidak memadahi berimplikasi pada peningkatan biaya operasional yang akan ditanggung oleh pelaku usaha. Ketersediaan infrastruktur ini juga sebagai daya saing daerah dalam hal pengembangan usaha yang sering dilakukan oleh berbagai lembaga pemeringkat, baik level nasional maupun internasional. Implikasi dari indeks daya saing yang rendah menjadikan pencitraan daerah yang tidak menarik bagi investor maupun opini publik.

Pelayanan Perijinan yang Kondusif, pelayanan prima menjadi misi bagi instansi tersebut dan dalam kinerjanya ditentukan oleh kemampuan menarik investor sebanyak-banyaknya. Untuk itu, lembaga ini didesain berbeda dengan lembaga lainnya, mulai dari seragam yang dikenakan sampai dengan teknik pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat. Dinas ini melaksanakan tugasnya berdasarkan ISO 9000 (standarisasi pelayanan memuat ketentuan waktu penyelesaian dan kemudahan pelayanan serta transparansi biaya). Untuk meningkatkan iklim investasi perlu komitmen pemerintah dengan memperhatikan deregulasi perijinan, khususnya transparasi biaya.

Pengembangan Pola Pendanaan, percepatan investasi juga dipengaruhi oleh pola pendanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana dari lembaga keuangan (perbankan) dapat digunakan pengusaha yang memiliki jaminan dan keberlanjutan usahanya, bagi industri kecil atau home industri beberapa program yang dapat digunakan sebagaimana telah dilaksanakan yaitu, Pengadaan dana dalam bentuk stimulan, dari dana APBD I dan APBD II dengan pengembalian lunak, dibutuhkan dalam peningkatan iklim investasi. Kemampuan menyerap dana dari masyarakat dan di kelola oleh lembaga koperasi menjadi priorotas.