Wujudkan Banyumas Bebas Pungli Inspektorat Gelar “Sosialisasi Saber Pungli”

Sosialisasi Saber Pungli degelar oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas bersama dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas di Hotel Grand Karlita Purwokerto, Rabu (15/1). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Sosialisasi Saber Pungli degelar oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas bersama dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Rabu (15/1) di Hotel Grand Karlita Purwokerto. Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein.

“Saya berharap bahwa setelah nanti ada penjelasan bisa mengerti dan instrospeksi diri atau tau orang lain melakukannya kemudian mencegahnya supaya tidak melakukannya. Ia menambahkan bahwa tindak penolakan terhadap pungli jangan semata mata dilakukan karena takut, namun dicegah supaya tidak merusak tatanan yang ada dan melanggar hak orang lain serta melanggar aturan sudah berlaku dimasyarakat,” ujar Bupati Banyumas dalam sambutan pembukaan.

Bupati juga menghimbau untuk tidak melakukan pungli dan nanti dari narasumber akan menjelaskan apa itu pungli, apa itu sapu bersih dan bagaimana hakikat daripada saber pungli itu. Maka beliau mengarakan dan juga memerintahakan mulai sekarang untuk berhenti dan melakukan peruubahan dengan menghapuskan pungli.

Achmad Husein menyampaikan bahwasanya akan ada tim pengawasan yang akan mengecek langsung di lapangan. Tidak menutup kemungkinan, Bupati Banyumas akan melakukan sidak bersama dengan tim kepolisian dan kejaksaan bila berbagai usaha pencegahan tidak berhasil, namun sejauh ini Bupati Banyumas masih menahan diri untuk melakukan sidak secara besar-besaran.

Sosialisasi ini dihadiri oleh narasumber dari berbagai instansi seperti kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, kepala Kejaksaan Banyumas, beserta Polresta Banyumas. Acara ini dihadiri oleh 200 tamu undangan yang berasal dari pejabat yang ada diseluruh Kabupaten Banyumas.

Cara Mengatasi Permasalahan Pungli Melalui Perpres dan Partisipasi Publik

Untuk mengatasi permasalahan pungli tersebut dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 2 Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kemen-terian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.

Unit pemberantasan pungutan liar berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Perpres juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila masyarakat aktif akan banyak laporan terkait pungli pada pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah.

Partisipasi publik dipercaya menentukan keberhasilan pemberantasan pungli. Menghapuskan pungli dari Indonesia bisa memberikan kepercayaan bagi investor, dan masyarakat jadi percaya hukum dapat ditegakkan.

Penguatan pada tugas pencegahan dengan cara memasang pamphlet di titik pelayanan, himbauan untuk tidak melakukan tindakan pungli, beserta akibat hukum bagi yang melanggar baik pegawai maupun masyarakat. Melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah yang ditujukan ke siswa, dan sosialiasi pungli ke para istri pegawai. Hal ini berguna untuk pencegahan sedini mungkin tindakan pungli, Nizar Apriansyah (2018)

Penguatan tugas penindakan dengan menambahkan fungsi intelegen. Hal ini bertujuan untuk tetap menimbulkan rasa takut pegawai terhadap tindakan pungli dan sebagai sarana pengawasan. Penguatan pada tugas yustisi, dengan cara meningkatkan kemampuan/pemahaman anggota pokja yustisi tentang hukum dan kepegawaian. Hal ini berguna agar tidak keliru dalam memutuskan tindakan hukum.