Sosialisasi dan Diskusi Wisata Bahari Berkelanjutan Kabupaten Kebumen

Daily Banyumas
Sosialisasi dan Diskusi Wisata Bahari Berkelanjutan di Taman Bunga Laguna Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit (6/7) (Sumber: Dinlutkan Kabupaten Kebumen)

Mirit – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan kepada Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit berupa fasilitas untuk mengembangkan Laguna menjadi objek wisata modern. Fasilitas tersebut diantaranya yaitu perahu kano, landmark, tracking mangrove, gazebo, menara pandang hingga pondok informasi bahari.

Pantai Laguna dipilih menyusul untuk dikembangkan karena pantai tersebut memiliki laguna dan gumuk pasir yang jumlahnya sangat sedikit di Indonesia. Selain itu, juga dilengkapi dengan hutan mangrove. Tak hanya itu, di kawasan tersebut juga menjadi tempat favorit untuk bertelor penyu yang dilindungi.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara Hanung Cahyono, Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Komandan Kodim 0709 Kebumen Letkol Inf Zamril Philiang, Kasubdit wisata Bahari dan BMKT Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Rusman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata H. Azam Fatoni, SH, M.Si dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ds H La Ode Haslan serta masyarakat Desa Lembupurwo Mirit.

Pantai Laguna memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata. Apalagi disini menjadi tempat bertelurnya penyu, ini bisa menjadi wisata yang mendunia. Selama ini pengembangan wisata bahari lebih banyak dikembangkan di luar Jawa. Kabupaten Kebumen memiliki wilayah pesisir yang panjang pantai sekitar 57.5 kilometer dengan segala potensinya, baik di sektor perikanan, pariwisata, maupun industri. Secara spasial, Kabupaten Kebumen juga menjadi lokasi strategis dengan adanya pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo dan Bandara baru Wirasaba di Purbalingga, serta dilewati tiga ruas jalan nasional, dan double track Kereta api.

Pengembangan Potensi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang serius digarap oleh negara-negara di dunia dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar karena indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas, yang wilayahnya membentang dari Sumatera sampai Papua. Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga keadaan ini menjadi sebuah perhatian yang besar dari para ahli dan perencana pembangunan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk juga pengusahaan obyek serta daya tarik wisata serta usaha–usaha yang terkait dengan bidang tersebut (dalam Jurnal Ilmu Ekonomi 2018).

Menurut Dedy dalam Jurnal Politik Muda Tahun 2014 bahwa dalam mengembangkan potensi suatu pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu (1) masyarakat, (2) swasta, (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. Selanjutnya, dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

Usaha pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha barang pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian.

Marcelia (2011) menjabarkan bahwa terdapat beberapa fungsi dari kebijakan pariwisata, yakni sebagai berikut : Mendefinisikan “rules of the game” yakni kerangka yang menjadi dasar untuk “operator-operator” pariwisata. Diantaranya yaitu:

  1. Menentukan aktifitas dan perilaku yang diharapkan.
  2. Memberikan suatu arahan (direction) dan bimbingan untuk semua stakeholder pariwisata di suatu destinasi
  3. Memfasilitasi consensus berdasarkan strategi dan tujuan yang spesifik untuk suatu daerah destinasi tertentu.
  4. Memberikan kerangkan untuk diskusi publik/swasta tentang peran dan kontribusi dari sektor pariwisata kepada ekonomi dan kepada masyarakat secara umum.
  5. Memberikan kerangka untuk diskusi publik/swasta tentang peran dan kontribusi dari sektor pariwisata kepada ekonomi dan kepada masyarakat secara umum.
  6. Memungkinkan pariwisata bisa berhadapan bersama dengan sektor-sektor lain dari ekonomi.