Bupati Banyumas Targetkan Sertifikasi Tanah Selesai 2022

Sosialisasi dan Pelantikan Tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di RM The Garden Purwokerto,Rabu (15/1). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas – Sosialisasi dan Pelantikan Tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Rabu (15/1) di RM The Garden Purwokerto. Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas menargetkan selesai melakukan sertifikasi tanah di Kabupaten Banyumas paling lambat tahun 2025 didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Namun Bupati Banyumas Achmad Husein meminta BPN Banyumas dapat menyelesaikan sertifikasi tanah tersebut pada tahun 2022.

“Alhamdulillah, hingga tahun ini BPN Banyumas terus berupaya melakukan sertifikasi terhadap ribuan petak bidang tanah di Banyumas. Saya mengapresiasi kerja keras BPN yang sudah mendaftar dan mensertifikasi 426.385 bidang,” kata Bupati.

Baru 40 % yang sudah tersertifikasi dan masih ada 60 % atau 650.560 jumlah bidang di Banyumas sebanyak 1.076.945 bidang. Sesuai target BPN, selambat-lambatnya tahun 2025, seluruh bidang tanah di Banyumas baru selesai.

“Jika setiap tahun hanya menargetkan 80.000 bidang, maka akan sangat lama. Saat saya bertemu dengan Kepala Wilayah BPN Jawa Tengah, saya meminta tahun 2022 dapat selesai. Apabila 2022 bisa selesai maka Pemkab akan membantu dengan menggunakan dana APBD sebanyak 80.000 bidang per tahun,”tambah Bupati.

Menurut Bupati, itu menjadi tugas berat bagi BPN Banyumas karena yang seharusnya diselesaikan tahun 2025, ditargetkan tahun 2022. Namun Bupati yakin BPN bisa melakukan itu.

Sementara itu, Kepala BPN Banyumas Supaat menuturkan, pihaknya kembali mendapat 80 ribu petak bidang tanah pada 2020, dengan lokasi meliputi 58 desa di 19 Kecamatan di Banyumas. Terkait dengan permintaan Bupati Banyumas yang meminta sertifikasi di Banyumas selesai tahun 2022, akan segera dikomunikasikan dengan Menteri pada Rakornas mendatang.

“Target 2025 itu diambil dari sisa yang masih ada, dimana setiap tahun ada sekitar 80 ribu bidang. Namun Pak Bupati menghendaki 2022 bisa selesai dengan sebagian biaya dengan dana APBD. Dan sudah dikoordinasikan dengan Pak Kanwil, Beliau setuju dan nanti dalam Rakornas akan saya sampaikan,” katanya.

Arti dan Manfaat Setifikasi Tanah Bagi Masyatrkat dan Pemerintah

Indonesia dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun, termasuk untuk menguasai/memiliki hak atas tanah.

Esensi dari Sertipikat tanah adalah bukti kepemilikan tanah, sebagai produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah oleh instansi yang berwenang yaitu dan Pertanahan Republik Indonesia. Definisi dari pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa yang di maksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya,

Program legalisasi aset yang digulirkan oleh pemerintah saat ini yang merupakan bagian kecil dari reforma agraria telah berkontribusi untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan keluarga sejahtera dan pengurangan tingkat kemiskinan, Indra Bangsawan (2019)

Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi paling utama sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Dengan demikian, pemegang hak atas tanah akan lebih mudah mengembangkan usahanya karena kebutuhan akan modal mudah diperoleh.

Bagi pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. Data pendaftaran tanah ini biasanya nanti akan diperlukan oleh pemerintah untuk perencanaan kegiatan pembangunan misalnya pengembangan kota, pemasangan pipa – pipa irigasi, kabel telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya.