Mutasikan 7 Kalapas Nusakambangan Guna Upayakan pengembangan Kualitas

7 Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang berada diwilayah Pulau Nusakambangan dan Kabupaten Cilacap dimutasikan, Senin (13/01). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Sebanyak 7 Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang berada diwilayah Pulau Nusakambangan dan Kabupaten Cilacap dimutasikan. Mencakup Lapas Kelas II A Besi, Lapas II A Narkotika, Lapas II A Kembang Kuning, Lapas II A Permisan, Lapas IIA Pasir Putih, Lapas kelas II B Terbuka Nusakambangan dan Kelas II B Cilacap.

Perombakan jabatan Kalapas tersebut diklaim murni berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Yakni sebagai upaya mengembangkan kualitas maupun karir dari seluruh jajaran kepala lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Cilacap.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan – Kadivpas pada Kanwil kemenkumham Jateng, Marasidin Siregar, usai melantik sejumlah Kalapas di Aula Wisma Sari, Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Senin(13/01).

Lebih lanjut Marasidin Siregar menjelaskan, Suprianto yang semula menjabat Kalapas Besi saat ini resmi telah digantikan oleh Ika Prihadi Nusantara. Kemudian Kalapas Narkotika Nusakambangan – Herman Mulawarman digantikan Hasan Bisri, dan Edy Saryanto yang dahulu menjabat sebagai Kalapas Kembang Kuning digantikan Unggul Widyo Saputro.

Untuk jabatan Kalapas Permisan dan Pasir Putih kini di percayakan kepada Sopian dan Fajar Nurcahyo. Sementara Lapas Kelas II B Cilacap dipimpin Faisol Anzori dan untuk jabatan Kalapas Terbuka Nusakambangan diserahkan terimakan kepada Risman Soemantri, sedangkan Wahyu Budi Heriyanto dilantik untuk menjabat sebagai Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

Kadivpas Marasidin Siregar menargetkan, pejabat terlantik ditahun pertamanya bekerja mampu menunjukkan kinerja positifnya. Khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang mendekam di Lapas Nusakambangan maupun Cilacap.

Termasuk pengembangan program kerja dan binaan lainnya berupa pemanfaatan lahan seluas dua hektar untuk penanaman jagung yang bakal menjadi fokus kinerja pada tahun ini, khususnya di Lapas kategori minimum Security. Marasidin berharap, pejabat terlantik dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya yang baru. Sehingga nantinya seluruh target kerja tahun ini dapat dijalankan secara optimal.

Pengembangan Sumber Daya Guna Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pembangunan, manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilannya, oleh karenanya dibutuhkan manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Tugas besar bangsa Indonesia saat ini selain dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat juga menanggulangi tingginya angka kejahatan. Kejahatan yang juga merupakan bagian dari permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada, dalam kehidupan sehari-hari pun banyak kita jumpai kejahatan melalui pemberitaan di media massa yang sangat banyak dan hal ini dikarenakan banyaknya kejahatan yang terjadi.

Erina Suhestia Ningtyas (hal;1226) mengatakan bahwa pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau sprititual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana.

Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan seharusnya merupakam wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaanya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan berguna. Secara idealnya mengandung makna bahwa pembinaan narapidana narkotika berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam arti memasyarakatkan narapidana/anak didik narkotika ke dalam masyarakat.

Memperbanyak kerja sama antara Instansi Pemerintah/pihak-pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam proses pembinaan bukan saja Insidensil melainkan harus bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.

Petugas diharapkan menyediakan ruang atau tempat yang cukup, untuk menampung narapidana dalam menjalani program-program pembinan yang diberikan kepada narapidana, agar seluruh narapidana mengikuti kegiata pembinaan yang diadakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Masyarakat diharapkan menghilangkan pandangan buruk terhadap narapidana yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, serta mampu menerima dengan baik dan memperlakuan mantan narapidana dengan baik didalam lingkungan agar mantan narapidana merasa diterima oleh masyarakat danmantan narapidana tersebut tidak akan mengulangi atau melanggar hukum kembali.