Di Cilacap Akan Ada Hotel Berstandar Internasional

Pembangunan hotel berstandar internasional di Cilacap terkendala perizinan. (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – DPMPTSP Cilacap, setidaknya terdapat dua hotel yang bakal dibangun di wilayah perkotaan. Bahkan salah satu hotel yang akan dibangun merupakan hotel berstandar internasional.

Kabid Promosi dan Penanaman Modal pada DPMPTSP Cilacap Agung Wibowo mengatakan, hotel berstandar internasional tersebut, bernama Yello Hotel dan direncanakan akan dibangun di sekitar jalan Ahmad Yani.

Dijelaskan, proses pembangun hotel yang diketahui bakal memiliki ketinggian sekitar 9 lantai, katanya sudah memasuki tahap awal pengerjaan. Kendati demikian sejauh ini realisasinya dinilai masih menemui sejumlah kendala. Khususnya dalam hal perizinan andalalin, lantaran lokasi hotel tersebut diketahui berada di kawasan Jalan Nasional. Oleh karenanya pihak pengembang diminta untuk terlebih dahulu menyelesaikan perizinan tersebut dengan pihak pusat dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Agung mengatakan, selain Yello Hotel, sejumlah pembangunan di Cilacap katanya masih ada yang terkendala perizinan. Seperti Hotel Aldo yang juga dinilai masih harus menyelesaikan berbagai surat kelengkapan, berupa perbaikan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

“Kalau Yello Hotel itu karena di jalan Nasional jadi perizinan andalalin harus ke pusat bukan di Cilacap. Sedangkan hotel Aldo sementara masih harus melakukan perbaikan IMB , hal tersebut sesuai dengan hasil pengecekan dan sejumlah tahapan yang dilakukan oleh tim pengendalian,” ungkap Agung.

Agung berharap, menggeliatnya investasi khususnya dalam bidang perhotelan, nantinya mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Cilacap. Selain itu yang tidak kalah penting adalah dengan terciptanya Cilacap pro investasi dan perdagangan, masyarakat lokal diharapkan kedepannya mampu menerima manfaatnya.

Ciptakan Ketertiban dan Keselarasan dalam Pelaksanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Zainur Abidin (2017), pelaksanaan otonomi daerah membuat pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami perbaikan, dengan menerapkan sistem pelayanan prima yang berpola layanan satu pintu dan/atau layanan satu atap.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperbaiki, rehabilitasi, merenovasi, memperluas, mengurangi, merawat bangunan, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan maka pengerjaan pembangunan baik yang dilakukan masyarakat maupun pihak pengusaha dan instansi pemerintahan harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak merusak lingkungan.

Agar pengawasan bangunan dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik, maka pihak-pihak yang ditugaskan dalam melakukan pengawasan dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaui Tim Monitoring dan Evaluasi harus dilengkapi dengan sarana – prasarana yang cukup, sehingga diharapkan dalam menjalankan tugas pengawasan bangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pemerintah harus secara rutin dan terjadwal mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Lamongan tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan dalam melakukan sebuahbangunan dan kepemilikan sebuah bangunan, karena Izin Mendirikan Bangunan ini merupakan syarat sahnya sebuah bangunan.