Penyerahan DPA, Diharapkan OPD Segera Laksanakan Langkah Strategis

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra), Didi Rudwianto menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Banyumas, bertempat di Pendopo Sipanji, Senin (13/1/2020). (Foto: Pemkab Banyumas)

Sudagaran, Banyumas – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra), Didi Rudwianto menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Banyumas, bertempat di Pendopo Sipanji, Senin (13/1/2020). DPA nantinya akan menjadi pegangan untuk pelaksanaan anggaran di tiap-tiap OPD.

Secara simbolis, Aspem Kesra menyerahkan DPA kepada para pimpinan OPD yang telah ditunjuk dengan disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Banyumas. DPA yang diserahkan merupakan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Sebanyak 2.649 DPA TA 2020 kepada seluruh OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan juga sebagai alat kendali serta pengawasan pelaksanaan anggaran bahwa akan diserahkan, yang dilaporakan oleh Srie Yono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Penyelenggara. “APBD Tahun 2020 besar pendapatan adalah 3.568.566.763.744,” katanya.

Dalam sambutan Bupati Banyumas yang dibacakan oleh Aspem Kesra, Didi Rudwianto, disampaikan beberapa pesan Bupati yaitu agar semua OPD harus segera melaksanakan langkah strategis dengan tetap memperhatikan proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas pencapaian sasaran kegiatan, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menghindari inefisiensi anggaran, menyusun dan melaksanakan action plan untuk semua program dan kegiatan, senantiasan melakukan koordinasi dan konsultasi serta membangun kesamaan persepsi agar dalam penerapannya tidak terjadi kendala.

“DPA merupakan dokumen operasional sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan serta merupakan tanda dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2020,” katanya.

Pembuatan data dan inventarisasi barang secara terukur dan optimal juga menjadi salah satu penekanan kepada seluru pengguna anggaran sehingga sikap berhati-hati dalam penggunaan anggaran harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran APBD. “Kerja keras, cerdas, mawas, tuntas dan ikhlas agar masyarakat Banyumas lebih sejahtera,” pungkasnya.

Diakhir sesi digelar diskusi panel dengan narasumber Forkopimda Kabupaten Banyumas yang secara berturut-turut menyampaikan materi yaitu Komandan Kodim 071 Banyumas, Kapolresta Banyumas, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto dan diakhiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas.

Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja

Dengan direvisinya UU No.22 tahun 1999 ke UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi telah selesai dilkaukan. Anggaran merupakan hasil artikulasi dari perumusuan hasil strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah di susun. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter

Melania Rampengan (2016) mengatakan bahwa otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan penegeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing masing. Karena masing-masing daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Meningkatkan tingkat efektifitas pada setiap tahun dengan melakukan perencanaan untuk memenuhi target anggaran yang akan ditetapkan guna tercapainya kriteria sangat efektif dan sebaiknya anggaran yang ditargetkan untuk suatu kegiatan dapat dilaksanakan agar tingkat efektifitasnya bisa memenuhi target dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan.

Untuk pemerintah daerah seharusnya lebih mensinergikan program dan kegiatan dengan intansi pemerintah yang lain agar output dan manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan lebih terarah serta dapat mengurangi belanja daerah khususnya belanja langsung. Sebaiknya peran Pemerintah daerah lebih pro aktif dalam menindak lanjuti semua program yang dilaksanakan BPMPD Daerah Provinsi agar dampak ke masyarakat lebih maksimal. Seharusnya ada dukungan dan komitmen serta kebijakan pimpinan daerah yang konsisten untuk mencapai sasaran yang ditetapkandalam Peningkatan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi.