Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Laksanakan Program AUTS (Anak Usia Sekolah Tidak)

Daily Banyumas
Pemberian biaya Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga pada Rabu (15/1/2020). (Sumber Foto: Website Purbalingga)

Purbalingga – Program AUTS atau (Anak Usia Sekolah Tidak) didapatkan oleh 320 anak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga pada Rabu (15/1/2020). Bantuan biaya pendidikan AUSTS diberikan kepada anak setingkat SD dan SMP yang ada di dua kecamatan yakni Kecamatan Karangmoncol sebanyak 255 anak dan Kecamatan Kertanegara sebanyak 65 anak.

Salah satu yang mendapat bantuan AUTS ini bernama Faiq. Ia sangat senang dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan bantuan tersebut. Berkat bantuan biaya tersebut, ia dapat mengenyam bangku pendidikan di MI NU Tamansari 1.

“Uangnya yang diterima ini nanti mau dibelikan peralatan sekolah seperti buku, tas dan sepatu,” kata Faiq.

Sekretaris Kecamatan Karangmoncol, Sapto Suhardiyo mengatakan bantuan pendidikan tersebut diharapkan mampu mengentaskan anak usia sekolah tidak sekolah agar mau sekolah. Sehingga ke depan anak-anak penerima bantuan pendidikan ini dapat mengenyam pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi, dilansir dari laman resmi Kabupaten Purbalingga.

“Yang nantinya bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya,” kata Sapto di Pendopo Kecamatan Karangmoncol.

Ia menjelaskan bantuan dana pendidikan AUSTS keseluruhan dari anggaran APBD sebesar Rp 1,3 Miliar untuk 1300 anak. Penerimaan untuk masing-masing anak di dua kecamatan antara Rp 500 ribu, Rp 750 ribu, Rp 1 juta dan Rp 1,5 juta.

“Bantuan tersebut nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan peralatan sekolah,” ujarnya.

Peran Pendidik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus mendapat perhatian yang utama dan utama. Kualitas atau mutu mereka harus senatiasa ditingkatkan. Di samping itu kesejahteraan dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius. Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka (Burhan & Saugadi, 2017).

Dilansir dari Jurnal yang berjudul Peranan Guru Terhadap Mutu Pendidikan tahun 2017 adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah fokus utama dalam pengembangan pendidikan dewasa ini. Pembelajaran yang baik oleh guru profesional adalah faktor utama peningkatan mutu. Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, membutuhkan peningkatan profesional secara terus menerus.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar tidak tertinggal dengan negara lain.. Seperti aspek-aspek yang lain, pendidikan pun senantiasa mengalami perkembangan secara dinamis. Perkembangan zaman meminta perubahan di dalam pengelolaan hidup masyarakat dan juga perubahan di dalam visi dan strategis pendidikan dalam rangka mempersiapkan masyarakat Indonesia dalam memajukan negara. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan di era globalisasi, pemerintah mengadakan Pembaharuan Hukum Sistem Pendidikan Nasional yaitu merubah UU No 2 Tahun 1989 menjadi UU No 20 Tahun 2003 (Abdurrozaq, 2017).

Menurut Angger (2015) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia 7 sampai 15 tahun. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.