Car Free Day Cilacap Semakin Diminati Masyarakat

Peserta Car Free Day Cilacap yang semakin banyak diminati oleh masyarakat, Minggu, (12/20). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Car Free Day atau CFD semakin menyedot antusias masyarakat Cilacap setelah berjalan selama lebih dari satu bulan kegiatan. Pasalnya CFD yang dijadikan sebagai cara efektif mengurangi polusi kendaraan bermotor, khusus di Alun-alun Cilacap dan sekitarnya, juga menyajikan berbagai kegiatan menarik yang diisi dari sejumlah kalangan. Mulai dari OPD, pelajar, komunitas maupun masyarakat.

Muhammad Wijaya selaku Kepala Diskominfo Cilacap mengatakan CFD ini bertujuan mengurangi polusi udara. Khususnya akibat penggunaan kendaraan bermotor agar kualitas udara di Kabupaten Cilacap menjadi sehat. Secara berkala, tiap Minggu Pemkab Cilacap akan memfasilitasi tumbuhnya beraneka potensi dalam event ini.

Seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Dinas Kominfo berupa kegiatan lomba Vlog, senam Maumere dan Zumba. CFD akan terus diisi dengan berbagai variasi kegiatan. Salah satunya lomba Foto Kece yang bakal dimulai pada hari Minggu 12 Januari 2020, Lomba tersebut katanya merupakan penyegaran dan menggantikan kegiatan pada even CFD sebelumnya, yakni lomba vlog.

Dijelaskan, persyaratan Lomba Foto Kece meliputi peserta harus menampilkan foto selfinya diarea CFD, yakni Alun – Alun Cilacap dan sekitarnya. Kemudian hasil foto diharuskan diunggah pada platform media sosial Instagram dengan caption Foto Kece di CFD dan caption yang menarik lainnya. Sedangkan untuk batas pengiriman foto paling lambat 25 Januari 2020, dan selanjutnya akan diumumkan para pemenang lomba Foto Kece pada kegiatan CFD tanggal 26 Januari 2020, di Alun – alun Cilacap.

Wijaya menambahkan, selain lomba Foto Kece di CFD yang didukung oleh Tupperware dan LPPL Radio Bercahaya FM, katanya terdapat berbagai aneka spot kuliner jajanan lokal, sejumlah hiburan musik dan lainnya. Sehingga ia berharap masyarakat Cilacap dapat turut serta untuk memeriahkan kegiatan tersebut.

Perlunya Pengupayaan Ruang Terbuka Hijau bagi Masyarakat dan Pemerintahan Daerah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Adipura (Menteri Lingkungan Hidup, 2007). Adipura diberikan untuk kota di Indonesia yang dinilai bersih dan hijau (clean and green city).

Ruang terbuka, sebagai wahana interaksi sosial diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Untuk meningkatkan pengelolaan ruang terbuka dan untuk menciptakan atau menuju suatu perwujudan Good Environmental Governance dalam suatu kepemerintahan, kita dapat melihat bagaimana perangkat perundang-undangan dalam bidang sumber daya alamnya.

Budi Santoso dkk (2012) mengatakan bahwa untuk mendukung optimalisasi peran ruang terbuka ini sesuai fungsi dan perannya dalam kawasan, perlu dilakukan pemetaan ruang-ruang terbuka sebagai basis data untuk penerapan implementasi regulasi dan mencegah terjadinya pembangunan kawasan yang tidak terkontrol.

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau tidak lagi hanya mengawasi kebijakan pemerintah, tapi berperan aktif dalam menata dan merawat ruang tebuka hijau yang ada di lingkungannya. Perluasan pengertian masyarakat yang tidak semata-mata pihak yang terkena dampak, tapi juga sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta semakin luas dengan ikut melakukan pengelolaan bahkan penambahan ruang terbuka hijau melalui perjanjian dengan pemerintah.

Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong melakukan kerjasama pembangunan ruang terbuka hijau dengan institusi-institusi yang memiliki program tanggung jawab dan lingkungan (corporate social responsibility) yang menjadikan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau melibatkan semua unsur masyarakat, Chyntia dkk (2013).