Pemkab Cilacap Diminta untuk Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sindi Syakir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa beberapa sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun 2021, Senin (6/1). (Pemkab Cilacap)

Cilacap –Sindi Syakir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa beberapa sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun 2021.

Hal itu disampaikan dalam Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cilacap dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021, di Aulia Bappeda Kabupaten Cilacap, Senin (6/1). Hal ini didasari atas aspirasi masyarakat saat pimpinan dan anggota DPRD melakukan peninjauan dan audiensi dari masyarakat.

“RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah. Serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah”, jelasnya.

Sehingga dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021, hendaknya Pemkab Cilacap tetap menitikberatkan pada urusan wajib terkait pelayanan dasar. Yakni sektor pendidikan berupa program pendidikan anak usia dini, wajib belajar 9 tahun, pendidikan non formal, serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dan sarpras pendidikan.

Untuk sektor kesehatan, perlu dibuat program pelayanan kesehatan penduduk miskin, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan jaringan perbaikan gizi masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu dibuat program pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan sarana RTH, peningkatan sarpras jalan raya, dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Demikian juga pada sektor perumahan dan kawasan permukiman perlu dibuat program pengembangan, perbaikan, dan perbaikan umum.

Pada sktor perlindungan masyarakaty perlu dibuat program peningkatan kesehatan dan pencegahan bahaya kebakaran, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Sedangkan pada program pendidikan politik masyarakat, perlu pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, dan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Pada sektor sosial perlu dibentuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak kalah penting misalnya pengembangan lembaga ketenagakerjaan, program pemulihan hak anak, perlindungan khusus anak, program penyelesaian konflik konflik pertanahan dan program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami juga berharap dukungan dari BUMD dan BUMN yang ada di Kabupaten Cilacap untuk bisa mengembangkan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan tidak hanya di ring satu atau dua, tapi di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap”, pungkasnya.

Komitmen Pemda dalam Meningkatkan Kinerja Layanan Publik

Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersurat dalam penjelasan umum adalah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wahyu Bhudianto (2012) mengatakan bahwa komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan demokratis terhadap masyarakat akan dapat dilihat dari kebijakan dan strategi yang dirumuskannya. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik akan menjadi dasar bagi terselenggaranya pelayanan publik yang adil dan demokratis melalui kelembagaan yang berbasis pada kebutuhan layanan masyarakat.

Dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisispasi dalam jalannya pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD. Adanya kewajiban Kepala Daerah untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada DPRD sebenarnya dapat membantu menunjang peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.

Namun demikian, syaratnya adalah para anggota DPRD juga memahami benar hakekat pelayanan publik dan penarikan retribusi dalam rangka PAD. Jika pemahaman dan semangat para anggota DPRD juga sama saja dengan perangkat daerah dalam hal PAD tersebut, maka prospek peningkatan pelayanan publik yang semakin baik relatif sulilt untuk dapat dicapai. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif sulit meningkat, bahkan mungkin malah semakin memburuk.

Standar kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagaimanapun juga akan merupakan “kontrak sosial” antara Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan masyarakat dalam arti luas, yang berhubungan langsung dengan mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah kepada penduduk dan masyarakat warga daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan standar kualitas pelayanan publik, hendaknya dibuka akses yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi merumuskan dan mengawasi, mengendalikan, serta menilai pelaksanaan dan pencapaian standar kualitas pelayanan publik yang bersangkutan, secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dengan mekanisme seperti tersebut di atas, maka sasaran perwujudan kepemerintahan yang baik sebagai komitmen terhadap gerakan reformasi nasional di segala bidang akan dapat dicapai secara optimal.

Wahyu Bhudianto (2012) mengatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik hendaknya selalu melakukan pembenahan terus – menerus termasuk pembaharuan Kinerja Organisasi pelayanan publik yang berpedoman pada perubahan Kultur organisasi, Struktur organisasi, pembangunan sumber daya birokrat dan kepemimpinan yang memiliki visi dan misi pengembangan, Meningkatkan kapasitas kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yan mendukungnya.