Cilacap Alami Kerugian Mencapai Rp 13,35 Milyar Akibat Bencana Alam

Luapan banjir dan lumpur menggenangi Jalan Nasional Lintas Selatan (JLS) Bandung-Purwokerto di Majenang, Cilacap. Minggu (5/1). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Luapan banjir dan lumpur menggenangi Jalan Nasional Lintas Selatan (JLS) Bandung-Purwokerto di Majenang, Cilacap. Minggu (5/1).

Kerugian akibat bencana alam sepanjang tahun 2019 yang terjadi di Kabupaten Cilacap mencapai Rp 13,35 milyar. Data tersebut diperoleh berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap.

Kerugian tersebut diakibatkan 6 kejadian banjir, 47 kejadian tanah longsor, 50 kejadian angin kencang, 1 peristiwa gelombang tinggi, dan 2 kejadian akibat gempa bumi.

“Cilacap merupakan salah satu daerah dengan kerawanan bencana tertinggi. Selama tahun 2019, sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Cilacap menimbulkan kerugian sekitar Rp 13 milyar,” ujar Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy Wijayanto.

BPBD Kabupaten Cilacap merinci kejadian banjir mengakibatkan 843 rumah terendam dan tiga diantaranya rusak ringan. Banjir juga berdampak pada sektor pertanian karena merendam sekitar 1.280 hektar lahan pertanian 57 kolam ikan, dan 38 hektar lahan perkebunan. Kerugian yang timbul akibat bencana ini mencapai Rp 3 milyar.

Pada kejadian gempa bumi menyebabkan 1 rumah roboh dan 1 rumah rusak ringan, dengan kerugian mencapai Rp 70 juta. “Sedangkan peristiwa gelombang tinggi hanya satu kejadian dan tidak menimbulkan kerusakan rumah maupun pengungsian. Hanya mengakibatkan kerusakan pada tanggul sungai”, tambahnya.

Untuk tanah longsor mengakibatkan 1 rumah roboh, 6 rusak berat, 2 rusak sedang, dan 18 rusak ringan, dengan kerugian mencapai Rp 8,3 milyar. Bencana angin kencang berdampak terhadap 26 rumah roboh, 51 rusak berat, 137 rumah rusak sedang, dan 406 rumah rusak ringan, dengan kerugian mencapai Rp 1,9 milyar.

BPBD Kabupaten Cilacap terus mengingatkan warga tentang pentingnya evakuasi mandiri. Masyarakat dihimbau untuk mengenali karakteristik dan potensi kebencanaan di wilayah masing-masing. Sehingga saat terjadi peristiwa, mereka dapat melakukan evakuasi mandiri dan meminimalisir dampak kerugian dan jatuhnya korban jiwa.

Peran Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Swasta dalam Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Kegiatan pengelolaan hal hal yang berkaitan dengan bencana, baik pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana dengan tujuan menghindari terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila telah terjadi suatu bencana disebut dengan istilah manajemen bencana.

Kehadiran Undang Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana dan berbagai peraturan turunannya termasuk tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahapan pra bencana, tanggap darurat sampai pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Selain adanya payung hukum yang kuat, hal lain yang diperlukan untuk mendukung suksesnya pengurangan risiko bencana di Indonesia adalah adanya masyarakat yang sadar bencana.

Menjadi tugas pemerintah dan semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, ketrampilan serta peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan atau disebut dengan istilah ”sadar bencana”. Dalam upaya membangun masyarakat atau komunitas yang sadar bencana ini, pendidikan kebencanaan menjadi pintu masuk yang cukup penting dan strategis.

Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan tangung jawab semua pihak, karena bencana dapat mengenai siapa saja tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah dan pihak-pihak non pemerintah merupakan suatu hal yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Proses pembentukan desa tangguh bencana harus melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat, pemerintah, non pemerintah, serta pihak swasta.

Nurtiana Noza (2018) Pembentukan program ini perlu memperhatikan beberapa hal pertama, pentingnya menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan atau mereka yang terkena langsung dampak dari bencana itu sendiri. Kedua, perlu adanya keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap suatu program yaitu pentingnya peran serta lembaga baik lembaga pemerintah atau non pemerintah. Masyarakat diberikan sosialisasi tentang desa tangguh bencana yang sering disebut forum pengurangan risiko bencana, kemudian masyrakat beserta Pemerintah desa, BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi maupun pihak swasta , dan lembaga non pemerintah membuat secara bersama untuk menentukan fokus program dan kegiatan serta pelaku penanggulangan bencana.