Pendapatan Daerah Cilacap Tahun 2021 Diprediksi Naik 3,25%

Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, di Aula Bappeda Kabupaten Cilacap, Senin (6/1). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Prediksi Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap pendapatan daerah pada tahun 2021 mencapai Rp 3,504 trilyun. Dibanding tahun lalu angka tersebut jauh lebih besar Rp 113,893 milyar dibanding target pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 3,390 trilyun.

Hal itu dipaparkan Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, Subiharto, dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, di Aula Bappeda Kabupaten Cilacap, Senin (6/1).

Terdapat kenaikan sekitar 3,25% jika dibandingkan target pendapatan tahun 2020. Dijelaskan, besaran tersebut berasal dari prediksi pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp 697,824 milyar, dana perimbangan Rp 2,044 trilyun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 762,6 milyar.

“Prediksi pendapatan asli daerah tahun 2021 berasal dari pajak daerah Rp 268,706 milyar, retribusi daerah Rp 23,167 milyar, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 46,102 milyar, dan lain lain PAD yang sah Rp 359,848 milyar,” ujar Subiharto.

Sedangkan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak (DBHP/BHBP) Rp 17,383 milyar, dana alokasi umum (DAU) Rp 1,467 trilyun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 499,216 milyar. Lain lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah Rp 173,838 milyar, dana bagi hasil pajak provinsi Rp 222,481 milyar, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 46,363 milyar.

“Sumber lain lain pendapatan daerah yang sah berikutnya yakni bantuan keuangan provinsi-pemda lainnya Rp 32,961 milyar, dan dana desa 286,995 milyar”, tambahnya.

Target pendapatan daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp 3,390 trilyun berasal dari PAD sebesar Rp 617,981 milyar, dana perimbangan Rp 1,996 trilyun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 776,427 milyar untuk dijadikan bahan pembanding.

Pengoptimalan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Mukhtar Hakim (2018) mengatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari Tahun 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki kekayaan alam menyambut baik otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumberdaya alamnya menanggapinya secara hati-hati. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekuensi Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.

Pemerintah daerah saat ini diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dam mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayananpemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar-daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah.Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Suatu daerah dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan sekitar 30%.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera, dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang suclah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa hares melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung belum optimal.

Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen penerimaan daerah, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalarn jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah di masa mendatang seyogyanya dilakukan melalui peningkatan taxing power dan sharing tax.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu: dasar pengenaan pajak dan tarif pajak.Kondisi ini tergantung oleh respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi.