Bupati Banyumas Menyampaikan Rencana Pemekaran Dalam Sidang DPRD

Penyampaian Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas disampaikan oleh Bupati Banyumas Achmad Husein. Rapat yang dipimpin oleh Ketuanya dr Budhi Setiawan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyumas, Senin (6/1/). (Foto: Pemkab Banyumas)

Banyumas- Pemekaran Kabupaten Banyumas dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas disampaikan oleh Bupati Banyumas Achmad Husein. Rapat yang dipimpin oleh Ketuanya dr Budhi Setiawan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyumas, Senin (6/1/). Rencana pemekaran tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

Bupati Banyumas Achmad Husein menyampaikan rencana. Peraturan Daerah tersebut di antaranya mengamanatkan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas dengan beberapa tujuan di antaranya mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyampaian tersebut agar ada pembahasan lebih lanjut oleh legislatif dan eksekutif.

“Sebagai tindak lanjut dari amanat Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tersebut, pada tahun 2015 telah dibentuk Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Banyumas yang melibatkan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Tim kajian tersebut menghasilkan laporan yang menyatakan berdasarkan kajian disimpulkan bahwa dua calon daerah otonomi yang terdiri atas Kabupaten Banyumas serta Kota Purwokerto siap dan layak dimekarkan,” ujar Achmad.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah melakukan sosialisasi di 27 Kelurahan dan 24 Desa sebagian besar menerima yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Mereka sebanyak 27 kelurahan dan 16 desa yang bersedia menjadi bagian dari Kota Purwokerto, sedangkan delapan desa lainnya masih menolak masuk wilayah Kota Purwokerto.

Dengan telah disampaikanya rencana pemekaran ke DPRD, nantinya akan ada sosialisasi dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan bahwa status mereka tetap desa meskipun menjadi bagian dari Kota Purwokerto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budhi Setiawan mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti penyampaian rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas tersebut untuk dibahas bersama fraksi. Pihaknya akan bahas rencana pemekaran tersebut melalui berbagai kegiatan FGD sebelum melibatkan panitia khusus (pansus).

“Yang jelas, kami dukung sepenuhnya karena memang pemekaran mempunyai manfaat yang besar,” katanya.

Menurut ketua DPRD, idealnya Kabupaten Banyumas dimekarkan menjadi tiga wilayah yaitu dua wilayah kabupaten dan satu kota. Namun prosesnya jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan menjadi dua wilayah, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto karena infrastrukturnya sudah siap untuk dimekarkan.

Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Diberlakukannya Undang-Undang No.32/2004 tentang otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rachim (2013:4) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat dua alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah di indonesia diantaranya: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan derah induk. sesuai dengan kebutuhan lokal. 2. Percepatan pertumbuhan Ekonomi, Pemekaran daerah diasumsikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah memalui pemanfaatan potensi lokal.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis di maksud untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Di dalam PP tersebut di sebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (3) percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, (4) peningkatan keamanan dan ketertiban, serta (5) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada Aspek perekonomian daerah otonom baru, program-program pemerintah sebaiknya diarahkan pada upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi saja ternyata tidak cukup memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom baru jika angka kemiskinannya juga tinggi. Oleh karena itu, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada DOB, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya strategis agar dapat mengurangi angka kemiskinan.

Pada Aspek Pelayanan Publik: Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada DOB perlu senantiasa ditingkatkan, terutama pada infrastruktur. Kondisi Jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan guna menunjang mobilitas pembangunan daerah. Infrastruktur ini hendaknya tidak saja diarahkan sebagai penunjang kegiatan pemerintahan, tetapi labih jauh lagi untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru khususnya pada DOB guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.