Bupati Banyumas Tinjau Industri Garmen Kalibagor

Tinjauan Bupati Banyumas Ir Achmad Husein terhadap industri garmen PT Sansan Saudaratex Jaya yang berada di Bekas Pabrik Gula Kalibagor, Selasa (7/1). (Foto: Pemkab Banyumas)

Kalibagor – Tinjauan Bupati Banyumas Ir Achmad Husein terhadap industri garmen PT Sansan Saudaratex Jaya yang berada di Bekas Pabrik Gula Kalibagor, Selasa (7/1) siang. Kegiatan peninjauan dilakukan untuk memastikan industri tersebut dapat berjalan lancar tidak mengalami kesulitan.

Apresiasi diberikan oleh Bupati kepada perusahaan garmen PT Sansan Saudaratex Jaya, karena telah bersedia berinvestasi di lokasi bekas Pabrik Gula Kalibagor. Apabila berjalan lancar tentu akan terbangun kawasan industri garmen untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Kurang lebih saya empat tahun membujuk investor ini untuk mau berinvestasi disini,” jelasnya.

Berbagai pertimbangan seperti mahalnya harga tanah. Selain itu ada anggapan jika kebanyakan warga Banyumas bukan pekerja pabrik dan suka bekerja di toko menjadi penyebab lamanya proses menggandeng investor menurut Bupati.

“Akan tetapi setelah pabrik garmen ini dibuka,  ternyata banyak juga pekerja yang asli Banyumas. Ini adalah awal dirintisnya industri garmen di Banyumas. Apabila berhasil, kami sudah mempunyai 20 pengusaha garmen yang akan menanamkan investasi di Kabupaten Banyumas,” kata Bupati.

Blok Sekti, Desa Randegan, Kecamatan Wangon adalah rencana selanjutnya kawasan industri garmen juga yang akan dibangun. Sudah tersedia kawasan seluas 40 hektare dan sudah dibicarakan dengan Kementerian Perindustrian. Bupati optimistis akan banyak pengusaha garmen yang tertarik berinvestasi jika ada kawasan industri dengan harga sewa yang murah dan proses perizinannya mudah. Tantangan dalam hal ini adalah harus melakukan pembebasan jalan masuk, kurang lebih pada akhir tahun ini, kemudian pembangunan mulai tahun depan.

“Pabrik garmen yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2019 tersebut merupakan ekspansi dari perusahaan yang berpusat di Jawa Barat. PT Sansan Saudaratex Jaya Kalibagor sendiri mempunyai luas area 13.000 meter persegi hingga saat ini telah mempekerjakan lebih kurang 160 karyawan yang berasal dari Banyumas,” ujar Manager PT Sansan Saudaratex Jaya Hasanudin.

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya setiap bulan selalu melakukan perekrutan calon pekerja antara 50-100 orang untuk melakukan pelatihan selama dua minggu. Semua pekerja rata-rata dari nol dan mereka adalah lulusan SMK. Dia mengakui jika rata-rata produksi saat sekarang baru mencapai 75 potong per jam sehingga dalam sehari bisa 1.000 potong pakaian jadi.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Perkembangan UMKM

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dlam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa.

Melalui kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera

Peran pemerintah yang berfungsi sebagai pemegang kontrol atas aktivitas usaha dan bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM adalah peran pemerintah sebagai regulator. Produk pemerintah yang berisi ketentuan yang mengatur termasuk didalamnya mengenai kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Peran pemerintah dapat dikatakan ada apabila output yang dihasilkan dalam hal ini para pelaku usaha mikro dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan aturan yang ditetapkan.

Giovanni Malemta Purba (2018) Pemerintah Daerah sendiri untuk menyiapkan masyarakatnya mampu bersaing dalam era MEA tersebut. Acuan pembangunan industri dan perdagangan dalam PROPENAS 2005 sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000, khususnya yang terkait langsung dengan sektor indsutri dan perdagangan adalah mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi berkeunggulan kompetitif serta memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.