Konsultasi Publik RKPD 2021 Upayakan Adanya Peningkatan Kejra ASN

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, Senin (6/1). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Bappeda Cilacap laksanaan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, Senin (6/1).

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji membuka rapat didampingi Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat beserta segenap Wakil Ketua, serta Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Sumbowo.

“Konsultasi Publik ini merupakan penyampaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap pada tahun 2021, untuk menampung saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD 2021,” ujar Sekretaris Bapeda Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi dalam laporannya.

125 peserta yang mengikuti acara tersebut terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cilacap, kalangan dunia usaha dan perusahaan, lembaga pendidikan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan . Paparan yang disampaikan meliputi Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cilacap, Kerangka Keuangan Kabupaten Cilacap, serta Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

“Kepada segenap pejabat dan ASN di jajarannya, agar giat bekerja. Ada beberapa prioritas pembangunan di Kabupaten Cilacap yang perlu segera dilaksanakan. Antara lain pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Eks Batalyon 405, serta penataan sejumlat titik kota,” ujar Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya meminta seluruh ASN melaksanakan visi misi presiden, yakni penanganan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, penataan birokrasi, dan peningkatan ekonomi. Oleh karena itu pihaknya menegaskan untuk jangan malas bekerja dan terus berinovasi.

Mewujudkan Pemda dengan Sistem Good & Clean Governance

Good & Clean Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dengan demikian ranah Good & Clean Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap Good & Clean Governance tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan Good & Clean Governance pada negara. Sri Wahyuni (2015)

Desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan inovasi, karena dengan desentralisasi akan mudah memotong beberapa tahap birokrasi. Inovasi terbuka karena adanya kekuasaan dapat mengambil keputusan yang paling rendah. Dimana ada desentralisasi/ keleluasaan dalam mengambil keputusan, maka di situ juga akan ada peluang besar untuk mengembangkan suatu inovasi.

Hubungan kekuasaan yang dibangun untuk menjamin terwujudnya suatu integrasinasional serta persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, dilain pihak tetap menjamin munculnya inovasi dan kreativitas daerah yang mengacu pada paradigma otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

  1. Maka dari itu berikut beberapa poin penting mengenai hal tersebut seperti;
    1. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat .
    2. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintahan disampaikan melalui; Media Surat Kabarb) Direct Mail (Surat Bupati), yang disampaikan kepada masyarakat lewat jalur birokrasi atau ketingkat RT/RWc)Melalui Website.
    3. Kendala yang dihadapi dalam akuntabilitas dan transparansi adalah; Kurang adanya tanggapan secara aktif yang disampaikan kepada masyarakat kepada pemerintah terhadap LPPD yang telah dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik, tidak adanya evaluasi dari pemerintah terhadap LPPD yang dismpaikan kepada pemerintah pusat.
  2. Rekomendasi untuk implementasi akuntabilitas dan transparansi dapat terlaksana dengan baik, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih maka;
    1. Hendaknya masyarakat dan swasta diharapkan dapat berpatisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap LPPD yang telah disampaikan kepada masyarakat. Tanggapan yang diberikan masyarakat dan swasta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
    2. Hendaknya melakukan evaluasi kembali mengenai ketentuan yang mengatur tenggang waktu penyampaian dua dokumen dalam satu tahun anggaran. Sri Wahyuni( 2015)