Perubahan Status PDAM Tirta Satria Menjadi PERUMDAM Tirta Satria

Peresmian Perusda Air Minum Tirta Satria oleh Bupati Banyumas Ir Achmad Husein menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria, Minggu (05/01). (Foto: Pemkab Banyumas)

Purwokerto – Peresmian Perusda Air Minum Tirta Satria oleh Bupati Banyumas Ir Achmad Husein menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria, Minggu (05/01) di instalasi pengolahan air minum (IPA) di Gunung Tugel Purwokerto Selatan.

Peresmian Perusda air minum tersebut berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas dirubah dari Perusahaan Daerah (Perusda/PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dan nama perusahaan juga dirubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Satria dan disingkat Perumdam Tirta Satria.

“Dengan perubahan bentuk badan hukum tersebut banyak yang harus disesuaikan seperti harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengelolaan kepegawaian harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan,” ujar Direktur Perumdam Tirta Satria, Agus Subali.

Pada tahun 2020 s.d. 2022 sudah disediakan Penyertaan Modal untuk membiayai pemasangan SR-MBR masing-masing 3.000 SR setiap tahun, pada tahun ini juga akan dilaksanakan pengembangan wilayah pelayanan ke IKK Tambak setelah tahun 2019 kemarin ke pengembangan ke IKK Sumpiuh. Setelah itu IKK Rawaloc-Kebasen termasuk optimalisasi SPAM Wangon dan Jatilawang, Optimalisasi SPAM Purwokerto dari sumber mata air di Desa Karangsalam, Optimalisasi air baku SPAM Purwokerto Selatan sedang diupayakan untuk mendapatkan pembiayaan APBN 2021.

“Setelah itu baru IKK Gumelar dan Lumbir akan diusulkan untuk tahun berikutnya, sehingga kami berharap pada tahun 2023 semua IKK di wilayah Kabupaten Banyumas sudah dapat menikmati layanan air minum dari Perumdam Tirta Satria,” tambahnya.

Dalam acara ini juga Bupati juga melaunching air minum dalam kemasan (AMDK), produksi Perumdam Tirta Satria yaitu Toyaniki.

Bupati Banyumas Achmad Husein meminta setelah meningkat menjadi Perusahaan Umum seluruh jajaran direksi dan karyawan, dituntut untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Menurutnya Perumdam Tirta Satria tidak akan pernah berhenti dari komplain pelanggan, karena permasalahan pasti akan dihadapi.

“Meski telah menunjukkan peningkatan, saya berharap permasalahan dan komplain pelanggan dapat diselesaikan secara cepat. Jangan sampai masalah itu itu saja yang dipermasalahkan. Saya harap ada terobosan terobosan baru, untuk meningkatkan pelayanan. Agar apabila terjadi masalah akan mudah diselesaikan,” ujar Achmad Husein.

Peran Pemda Bersama Masyarakat dalam Penyediaan dan Pengupayaan Air Bersih

Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia selama ini mengacu Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini juga menunjukkan dan merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan atas konstitusi itu lebih lanjut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Yani Yuliani dan Mardwi Rahdriawan (2015) mengatakan bahwa kewenangan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan air bersih merupakan landasan atas kemampuan masyarakat untuk membantu kondisi mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan air bersih, artinya terjadi pengalihan tanggungjawab dalam pelayanan air bersih ini dari pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan air bersih oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk kelompok masyarakat atau dapat dikatakan penerapan pelayanan air bersih yang berbasis masyarakat.

Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab, pengelola adalah masyarakat dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat, yang tidak memerlukan legalitas formal serta penerima manfaat diutamakan pada masyarakat setempat, dengan sumber investasi berasal dari mana saja, bisa berasal dari kelompok masyarakat, pemerintah, swasta ataupun donor luar negeri, Bappenas (2003).

Dalam upaya peningkatan kuantitas, kontinuitas air, langkah yang harus dilakukan adalah mengevaluasi, menata ulang dan memperbaiki sistem prasarana dan sarana air bersih yang dimiliki dengan memperhatikan kondisi sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Koordinasi dengan pemerintah sebagai penanggung jawab prasarana publik, harus tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga.

Peningkatan kontinuitas distribusi air, langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan atau distribusi air bersih, baik menambah jumlah petugas dan meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan.

Dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama, yaitu Pemerintah (pusat maupun daerah), Swasta, dan masyarakat. Masing-masing menjalankan peran sesuai kapasitas, dengan didasari kesadaran bahwa ketersediaan air bersih memerlukan kesadaran bersama untuk menjaga sumber-sumber air yang ada agar tetap lestari dan tidak berlaku boros dalam menggunakan air bersih yang ada.