BPS Kabupaten Cilacap Gelar Rakor Sensus Penduduk 2020

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Cilacap, Hartono menyampaikan materi terkait satu data kependudukan yang ingin dicapai melalui SP 2020, Jumat (27/12). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020. Rapat ini dilaksankan dengan tujuan untuk sosialisasi dalam menerapkan metode kombinasi yakni secara online dan mandiri melalui situs sensus BPS, serta metode tradisional.

Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020, di Fave Hotel Cilacap, Jumat (27/12). Rakor diikuti anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPS dan PKK Kabupaten Cilacap.

Sensus penduduk 2020 merupakan sensus penduduk ke – 7 dari pelaksanaannya yang merupakan transisi menuju sensus penduduk berbasis data registrasi sesuai apa yang direkomendasikan PBB. Salah satu tahapan SP 2020 adalah pelaksanaan sensus online yang dilaksanakan pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020.

BPS sengaja melibatkan Dharma Wanita dan PKK Kabupaten Cilacap dalam sosialisasi ini dikarenakan organisasi wanita tersebut memiliki jaringan yang luas dan cakupan yang tinggi hingga tingkat keluarga. Diharapkan partisipasi aktif ini dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.

“Perubahan mendasar dalam Sensus Penduduk 2020 adalah multiple data collection. Di mana BPS akan melakukan pendataan dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan informasi secara aktif. Artinya masyarakat dapat menginput data secara mandiri melalui laman sensus.bps.go.id/,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, Toto Desanto.

Toto juga mengatakan bahwa BPS dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi untuk mewujudkan satu data kependudukan. Artinya pihak Disdukcapil menyiapkan data dasar yang akan dipakai BPS untuk melaksanakan Sensus Penduduk 2020

Dalam pelaksanaanya untuk sensus online akan berbasis Nomor KTP dan Kartu Keluarga, dan dapat dilakukan secara mandiri baik menggunakan ponsel pintar, tablet, maupun komputer desktop. Sedangkan untuk metode tradisional dilakukan pada daerah-daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi.

“Sensus Penduduk 2020 merupakan agenda besar yang dilakukan BPS. Tujuannya menyediakan data jumnlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia,” ujar Lulu Lestari selaku Ketua Penyelenggara Rakor Sensus Penduduk 2020.

Upaya Pemerintah dalam Membangun Mayarakat

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pember-dayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (1995, h.18) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut:

  1. Pertama peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan.
  2. Kedua timbul pengertian tentang sevice state, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
  3. Ketiga peranan pemerintah sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan.

Murdiana dkk (Hal. 264-268 ) Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya dianggap seringkali tidak menyentuh kebutuhan masya- rakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui yang menjadi permasalahan mereka serta mengerti cara bagaimana mengatasi permasalahan mereka.

Peran pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu:

  1. Enterpreneur, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
  2. Koordinator, sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan.
  3. Fasilitator, sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.