Diskominfo Cilacap Gelar Rakor Kehumasan Dorong Peningkatan Kinerja

Diskominfo gelar rapat koordinasi kehumasan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, di Ruang Jalabumi Setda Cilacap, Kamis (26/12). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Diskominfo gelar rapat koordinasi kehumasan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, di Ruang Jalabumi Setda Cilacap, Kamis (26/12). Rakor ini diadakan dengan tujuan memberikan pencerahan dalam menangani masalah kehumasan di masing-masing OPD yang ada di Cilacap, sehingga informasi yang disampaikan ke media atau masyarakat benar-benar tepat, cepat, dan memberikan informasi yang informatif.

“Sektor kehumasan dalam pemerintahan memegang peranan penting dalam membina komunikasi yang baik dengan masyarakat. Sebab dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Humas menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi publik,” ujar Drs. M Wijaya, M.M selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi secara cepat. Oleh karena itu, Humas bertanggung jawab penuh dalam membina saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Termasuk didalamnya mengidentifikasi dan menanggapi opini publik terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

“Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan bagi sektor Kehumasan. Sehingga Humas harus menyediakan ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi,” ujar Sukaryanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik,.

Dalam rakor ini, peserta mendapatkan materi dari dua narasumber yakni Kasi Pengelolaan Informasi dan Statistik, Irianto Budi Raharjo, dan Kasi Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan Komunikasi, Feti Relawati. Rakor digelar dengan metode paparan dan tanya jawab yang diikuti oleh perwakilan OPD dan kecamatan.

Pengoptimalan Tugas Kominfo Pemda dalam Melayani Masyarakat

Strategisnya keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum terkait dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi di mana keterbukaan informasi publik menjadi pintu penguatan demokrasi yang telah menjadi jaminan hukum, hak dan kewajiban setiap pemilik dan pengguna informasi publik.

Setiap hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, kebijakan-kebijakan yang diambil beserta alasan pengambilan keputusan kebijakan publik, rencana kerja proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, prosedur kerja yang akan dijalankan oleh badan publik, sampai dengan laporan hasil kegiatan wajib terbuka dan dapat diakses oleh publik, dengan bantuan media massa.

Reitania Dwi dan Teguh Yuwono (2019), Penerapan E-Government dianggap sebagai solusi lintas-sektor sehingga mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah strategi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Konsep interaksi antar pelaku di dalam e-government dalam inovasi pemerintah daerah dalam proses perencanaan daerah berbasis teknologi Informasi di Kota Semarang untuk mewujudkan Good Governance ini adalah Government to Employees(G to E) yaitu hubungan antara pemerintah dengan pegawai, baik pegawai negeri maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan.

Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tugas : Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
  5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;(kominfo.go.id)

Diharapkan degan adanya kominfo dalam pemda bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien sehingga bisa mewujudkan birokrasi yang bagus dan baik dan terwujudnya menunjang transparansi, efektivitas dan aksesibilitas dimaksudkan untuk mempercepat proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat di mana pemanfaatannya ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.