Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tenaga Kerja Baru Pemkab Banyumas

Pelantikan dan sumpah jabatan Drs. Joko Wiyono M. Si sebagai Kepala Dinas Tenaga kerja dan Koperasi kabupaten Banyumas dan Amrin Makruf S.sos, M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jumat(27/12).(Foto: Pemkab Banyumas)

Purwokerto – Pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Koperasi kabupaten Banyumas dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertempat di pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas, Jumat (27/12).

Berhubung Ketua DPRD sedang tidak ada ditempat maka Sekretaris DPRD Drs. Bapak Nungky Hari Rachmat M.Si diundur. Sehingga hanya dua orang pejabat yang dilantik dalam acara ini.

Dua orang nama yang dilantik adalah Drs. Joko Wiyono M. Si dari jabatan lama Kabag HUMAS dan Protokol Sekretariat Daerah Banyumas ke jabatan yang baru menjadi Kepala Dinas Tenaga kerja dan Koperasi kabupaten Banyumas dan Amrin Makruf S.sos, M. Si dari jabatan lama kabag UMUM sekretariat Daerah Banyumas ke jabatan baru menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk menjalankan kinerja nanti kedepannya. Pelantikan ini dilakasankan agar tugas pemerintahan kedepannya, pembangunan dan kemasyarakatan jauh lebih baik untuk bersama sama bekerja keras untuk pengentasan kemiskinan.

Peran Penting Kinerja Pemda dalam Membangun Daerah

Mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Keterbukaan dan transparansi dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya. Ketaatan pada hukum dalam artian seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Edy Suprianto (2015) mengatakan bahwa konsep governance ini kemudian berkembang menjadi good governance yang kita kenal sekarang dalam rangka membedakan antara yang baik dan yang buruk. Konsep good governance ini muncul karena beberapa tantangan dianataranya adalah :

  1. Pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap pelung-peluang ekonomi positif
  2. Perubahan demografi dibanyak negara telah membeirkan pengaruh yang besar terhadap pemeirntahan baik sebagai pelayan publik maupun sebagai pemberi kerja
  3. Sektor publik harus berhadapan dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikanlebih memeiliki informasi
  4. Harapan dari pegawai yang lebih optimis
  5. Ketersedianya tekbologi informasi dan komuniskais modern

Pemda dapat meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan baik dan benar dan dilaksanakan secara efetif dan efisien ; (b) Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalahnfungsi pembangunan dan fungsi adaptasi; (c) Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban, Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan.

pemerintah daerah adalah pemerintah mampu menggali potensi sumberdaya baik financial maupun non financial yang ada di daerah tersebut dengan maksimal serta memanfaatkan hasil dari sumberdaya tersebut untuk kesejahteraan daerahnya termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan rakyatnya.Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya segala kebutuhan rakyat mulai dari sandang, pangan papan, pendiidkan, kesehatan dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ini merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah masingmasing yang dimandatkan kepada kepala daerah. Untuk itu kepala daerah harus mampu memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dan segala perangkat daerah yang dimiliki. Peningkatan kinerja pemerintah daerah ini dapat dilihat dari kualitas aparatur pemerintah daerahnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat, atau melihat kondisi masyarakatnya secara langsung. Dari sejumlah indikator peningkatan kinerja pemerintahan tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk dapat mencapainya. Untuk itu segala cara dan usaha yang maksimal harus ditempuh oleh pemerintah daerah.