Bupati Banyumas Launching Aspal Hotmix Dengan Limbah Plastik

Sambutan Achmad Husein Launching penggunaan aspal hotmix campur plastik di ruas jalan kabupaten Kedungwuluh Lor Panusupan, Jumat (27/12). (Foto: Pemkab Banyumas)

Kedungwuluh Lor Panusupan – Launching penggunaan aspal hotmix campur plastik di ruas jalan kabupaten Kedungwuluh Lor Panusupan oleh Bupati Banyumas Achmad Husein. Kegiatan pilot project gelar aspal campur limbah plastik perdana ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Banyumas mengingat limbah plastik yang selama ini kurang termanfaatkan dengan baik bahkan menjadi masalah lingkungan, dapat dijadikan bahan campuran aspal, Jumat (27/12).

“Untuk mengatasi sampah, dirinya telah membuat sistem, sebagai rambu-rabu agar semua melaksanakan agar tidak tersesat. Saya harap semua elemen mendukung dengan baik, sesuai dengan sistem tersebut dan tuposi, program ini tidak gagal launching hanya launching,” ujar Achmad Husein selaku Bupati Banyumas.

Asphalt Mixing Plant (AMP) perlu berkomitmen komitmen untuk terus menggunakan sampah plastik sebagai campuran. Mengingat Banyumas ada sekitar 95 ton plastik kresek setiap tahunnya. Karena jika ada tolerasi, semua akan dibijaki sendiri dan program tidak akan jalan.

Bupati mengatakan bahwa Pada tahun 2020 sudah menyiapkan anggaran, sistem, alatnya tinggal bagaimana masyarakat Banyumas melalui KSM DPU, DLH semua bisa be agar plastik 2020 tidak ada sampah ke TPA. Menurut Bupati mungkin tidak bisa mulai Januari, tetapi mulai April sudah mulai, dan pada bulan Mei seharusnya sampah plastik sudah tidak ada yang lari ke TPA. Bupati berharap semua mendukung termasuk TNI dan Polri.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Irawadi mengatakan bahwa pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan tambahan pada campuran beraspal panas adalah sebagai salah satu solusi bagi permasalahan limbah plastik yang merupakan wujud dari kepedulian terhadap lingkungan.

“Proses pencampuran sampah plastik dengan aspal hotmix merupakan perintah Bupati Banyumas. Namun sampah plastik tersebut harus memenui spesifikasi tertentu yaitu cacahan limbah plastik yang akan digunakan harus kering, bersih dan terbebas dari bahan organik dengan ukuran maksimal 9,5 mm,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Irawadi.

Menurutnya penggunaan limbah plastik sekitar 6 persen dari kadar aspal 1 ton aspal membutuhkan 2,51 kg limbah plastik yang sudah di cacah secara teknis menunjutkan . dari segi ketahanan meningkat 40 %” lebih tahan terhadap deformasi dan retak lelah. Uji coba limbah plastik yang digunakan masih berasal KSM Sampah yang ada di Purwokerto. Bahan limbah plastik yang digunakan dalam campuran beraspal panas dibatasi hanya untuk jenis kantong kresek (LDPE/Low Density PolyEthylene) yang telah melalui proses pencucian dan pencacahan. Pada uji coba ini dari dari 300 Kg yang sesuai sepesifikasi baru 75 kg. Ini tentu menjadi pembelajaran semua agar sampah plastik yang digunakan sesuai sepesifikasi

“Pada tahun 2020 DPU akan melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 103 Km x 4 meter dengan dana kurang lebih 4 Milyar dan diperkirakan menggunakan sampah plastik sebanyak 95 ton,” tambah Irawadi.

Pentingnya Inovasi dalam Program-Program Pemerintah Daerah

Ridlowi dan Fathul Himam (2016) Inovasi pemerintah daerah sangat penting dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan handal (Good Govrnance). Dalam hal ini inovasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi.

Salah satu faktor pendorong muncul-nya aksi inovasi pada organisasi peme-rintah adalah adanya perubahan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari ling-kungan eksternal maupun stakeholder dan juga didorong oleh kebijakan yang diterap-kan oleh pemerintah pusat melalui agenda program percepatan reformasi birokrasi. Salah satu agenda dari reformasi birokrasi ini dilakukan melalui program “inovasi pelayanan publik”. Target yang hendak dicapai dari program ini adalah cita-cita pemerintahan kelas dunia (World Class Government) yang diharapkan dapat ter-wujud pada tahun 2025, Imanuddin (2016).

Untuk mendukung proses inovasi se-cara strategis, terdapat empat pendekatan perubahan yang dapat dilakukan organisasi Daft (2013). Empat pendekatan tersebut yaitu perubahan teknologi, perubahan produk dan pelayanan, perubahan struktur dan strategi, serta perubahan budaya.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk intreaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang ada pada umumnya proses perencanaan dilakukan oleh komonitas masyarakat serta pemimpin lokalnya, dengan penentuan strategi pembangunan daerahnya dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan potensi lingkungan yang dimiliki di daerah. Baik yang sudah dapat dilaksanakan maupun belum. Peranan pemerintah daerah dan komonitas masyarakat di daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah itu berjalan dengan baik apabila dilihat dari segi penyusunan dokumen rencananya. Karena dokumen rencana akan menyangkut semua bidang-bidang atau aspek-aspek perencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.