Pelantikan Pegawai Baru Dorong Peningkatkan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Cilacap

Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji lantik 82 pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap untuk sejumlah jabatan baru, Kamis (02/20). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap sejumlah pejabat di jajarannya yang dipimpin Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji di Pendopo Wjayakusuma Cakti Cilacap, Kamis (2/1/2020). Para pejabat tersebut dialihtugaskan berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 821.2/001/2020 sampai dengan Nomor 821.2/004/2019 tertanggal 2 Januari 2020.

Tercatat ada 82 orang terdiri dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, serta Kepala Sekolah negeri yang menduduki jabatan baru. Khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dr. Pramesti Griana Dewi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD Cilacap dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Selanjutnya Taryo, S.Sos.,M.Si yang sebelumnya Sekretaris Dinas Sosial kini menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

“Mutasi dan rotasi pejabat merupakan sebuah dinamika dalam rangka penyegaran organisasi. Mereka yang mendapatkan kepercayaan mengemban jabatan baru, diharapkan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Tatto dalam sambutannya.

Mutasi jabatan juga merupakan tantangan yang harus dihadapi para terlantik, untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Ditegaskan kembali, pengangkatan ini bukanlah hadiah, tetapi dilakukan dengan melihat assesment dan kinerja para terlantik.

Mutasi Jabatan dan Dampaknya terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Pegawai mempunyai peran yang utama dalam setiap kegiatan organisasi, karena pegawai menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan sistem organisasi. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tetapi kompetensi dan kemampuan saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja pegawai, dibutuhkan juga ketepatan dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.

Ima Upuwala Were dan Gunawan Bata Ilyas (2016) mengatakan bahwa Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Perubahan posisi jabatan/tempat/pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status, kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi jabatan hanyalah bidang tugasnya.

Salah satu indikator dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah adanya peran aktif dari pegawai atau karyawan sebagai salah satu kompenen sistem organisasi. Pegawai mempunyai peran yang utama dalam setiap kegiatan organisasi, karena pegawai menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan sistem organisasi. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Mutasi pegawai yang baik adalah salah satu sendi lembaga yang baik karena dengan sistem mutasi pegawai yang tepat dan dilaksanakan dengan baik pula akan menimbulkan kinerja yang tinggi, rasa tanggung jawab dari sesuatu organisasi dan seluruh pegawainya.

Pertimbangan penempatan pegawai yang di mutasi harus berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan agar mampu mendorong terciptanya birokrasi yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.