Tatto Terapkan Manajemen Keluarga di Tahun 2020

Dari kiri, Sekda Farid Maruf, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tatto S. Pamuji, dan istri Bupati Ny. Tetti Rohatiningsih bersalaman dengan ASN Pemkab Cilacap usai apel pagi bersama, Kamis (02/20). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Mengawali tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar apel pagi bersama, Kamis (2/1/2020). Apel tersebut dipimpin Bupati Tatto Suwarto Pamuji, di halaman Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap, diikuti ASN perwakilan dinas/instansi, dan kecamatan di eks Kotip Cilacap.

Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf, Asisten Sekda, Kepala OPD, serta para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap hadir pula dalam apel tersebut.

“Banyak penghargaan untuk Kabupaten Cilacap yang kita cintai. Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut serta membangun Kabupaten Cilacap”, kata Bupati.

Meski telah banyak pencapaian yang telah diraih, Bupati mengingatkan banyak pula persoalan yang masih harus diselesaikan. Untuk itulah perlu adanya refleksi dan kilas balik, untuk mengevaluasi kembali program kerja demi penyempurnaan lebih lanjut.

“Untuk mengawali program kerja di tahun 2020, ingin saya terapkan kembali manajemen kekeluargaan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Cilacap,” ujar Tatto.

Bupati mengatakan mengenai pentingnya manajemen keluarga. Di dalam keluarga terkadang ada benturan, dan berbagai dinamikanya. Meski demikian dia meminta rekan kerjanya, ada atau tidak ada dia, pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak segenap ASN di jajaran Pemkab Cilacap untuk memperkuat soliditas, sinergi, dan terus berinovasi, serta bekerja bersungguh sungguh.

“Apakah saudara-saudara mau bekerja dengan Man Jadda Wajadda dengan sungguh-sungguh, itu tergantung saudara. Saya selaku orang tua akan mencatat, mengawasi, dan mengevaluasi, serta menasihati”, pungkasnya.

Pemkab Dorong Peningkatan Kualitas Kinerja melalui Disiplin dan Motivasi

Usaha pejabat pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi govermental memiliki peranan penting dalam menentukan pencapaian tujuan pembangunan pada umumnya, khususnya sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan publik terbaik.

Dwiyanto (2012) mengatakan bahwa birokrasi publik di Indonesia belum berorientasi pada kinerja dan kualitas mengakibatkan buruknya kinerja pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi karena lemahnya SDM pelayanan publik. Akibatnya, kinerja prima yang ingin diwujudkan pemerintah terkendala lemahnya SDM birokrasi pelayanan publik, sehingga masyarakat dirugikan haknya memperoleh kinerja prima dari aparat birokrasi

Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Permasalahan yang juga terjadi ialah tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme selanjutnya disebut KKN.

Untuk menghindari hal tersebut tentunya perlu meningkatkan kualitas aparat pemerintah sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka sebaik-baiknya untuk mempercepat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memiliki beberapa karakteristik seperti keahlian tinggi dan keterampilan, pengetahuan yang luas, bakat dan potensi yang baik, kepribadian yang baik, motivasi, moral dan etos kerja.

Untuk mencapai karakteristik tersebut, pejabat pemerintah harus mengembangkan potensi mereka dengan berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang keahlian mereka. Sistem penilaian kerja yang berkaitan dengan motivasi dan pengembangan karir bagi perwira harus disiapkan.