Evaluasi Kinerja Polres Cilacap Akhir Tahun Dorong Perbaikan Kinerja

Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto didampingi pejabat utama menggelar Konferensi pers akhir tahun, Selasa (31/19). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto didampingi pejabat utama menggelar Konferensi pers akhir tahun Selasa (31/12/2019) dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan kerja jajaran Polres Cilacap selama satu tahun.

Kapolres menjelaskan sejumlah ungkap kasus yang dilakukan oleh Sat Lantas, Sat Reskrim, sat Narkoba, dan beberapa kegiatan lainya kepada sejumlah wartawan di di ruang vicon Polres Cilacap.

Sepanjang tahun 2019 jumlah pelanggaran lalu lintas sejumlah 43,340 mengalami penurunan dimana jumlah tilang dari tahun 2018 yakni menurun sebesar 69 % dari 62,856 pada tahun 2018 dan teguran pada tahun 2019 sejumlah 86,680 menurun sebesar 69 % dari tahun 2018 yaitu 125,712.

Tahun 2019 kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan mengalamai keniakan 141 kasus dari tahun 2018. Sejumlah 892 kasus terjadi tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 yaitu sejumlah 751 dengan Jumlah korban meninggal dunia tahun 2019 yaitu 177 angka tersebut menurun 19 korban dibandingkan tahun 2018 yaitu 196 korban.

Selama kurun waktu satu tahun Polres Cilacap berhasil menindak 3116 kasus Premanisme, dan menyita BB Miras sejumlah 15.000 botol minuman berbagai merk serta 4664 liter ciu. Kasus prostitusi sebanyak 156 dengan tersangka 467 serta perjudian 64 kasus dengan 160 tersangka.

Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada 2019 sejumlah 377 menurun 53 kasus bila dibanding tahun 2018 yaitu sejumlah 430 sedangkan untuk penyelesaian perkara pada 2019 yaitu 347 kasus menurun 18 kasus dibanding tahun 2018 yaitu sejumlah 365 kasus.

Jenis Kejahatan paling dominan yang dilaporkan 2019 adalah kasus perjudian yaitu 64 kasus, kemudian diikuti kasus pencurian dengan pemberatan 60 kasus, Narkotika 48 kasus, pencurian kendaraan bermotor 33 kasus, penggelapan 17 kasus, penipuan 11 kasus, pencurian dengan kekerasan 5 kasus, pembunuhan 1 kasus, pemerkosaan 1 kasus, serta kejahatan konvensional lainya sebanyak 130 kasus.

“Konferensi Pers akhir tahun ini merupakan acuan bagi Polres Cilacap untuk melakukan peningkatan kinerja sekaligus sebagai wujud keterbukaan informasi public kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilaksanakan Polres Cilacap selama setahun” pungkas Kapolres da;lam evaluasi kinerja.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mengayomi Masyarakat

Muhammad Guntur (2017) mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum atau melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

  1. Perlindungan masyarakat;
  2. Penegakan Hukum;
  3. Pencegahan pelanggaran hukum;
  4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
  3. Faktor sarana atau fasilitas;
  4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum terasebut berlaku atau diterapkan;
  5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

Sebaiknya masyarakat turut membantu tugas Kepolisian sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Polri dan sehingga terhindar dari benturan yang dapat merugikan masyarakat dan citra Polri sendiri. Sebaiknya polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan pilih kasih dalam menindaki pelaku tindak pidana sehingga dimata masyarakat citra polisi tidak buruk.