Purbalingga Berhasil Meraih KIP Awards 2019

Kabupaten Purbalingga pada saat meraih KIP Awards. (Sumber: Website Kabupaten Purbalingga)

Purbalingga – Bertempat di Grand Rama Shinta, Hotel Patra Jasa Semarang Kabupaten Purbalingga berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2019 pada kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota ‘Menuju Informatif’ dengan nilai 82,56. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah pada Malam Penganugerahan KIP Tahun 2019 hari Kamis (19/12).

Yonathan Eko Nugroho selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, mengatakan malam Penganugerahan KIP Award merupakan agenda rutin KI Provinsi Jawa Tengah. Malam penganugerahan tersebut dilaksanakan guna memetakan sejauh mana badan publik yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

“Dan juga seperti yang disampaikan Ketua KI Provinsi Jawa Tengah dimana mereka ingin melihat tata kelola keterbukaan informasi publik yang tercermin dari berbagai kategori penghargaan,” kata Yonathan, Jumat (20/12).

Menurut Yonathan pada penganugrahan KIP Award kata kuncinya yakni komitmen, semangat bagaimana membangun keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu dari bentuk pelayanan publik sehingga masyarakat luas dapat mengetahui segala sesuatu melalui informasi publik.

“Perolehan penghargaan yang diterima Kabupaten Purbalingga ini tentu terbangun karena kerjasama antar OPD yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.

Oleh karenanya, ke depan Pemkab Purbalingga terus berkomitmen bagaimana meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat luas dapat mengakses dengan mudah. Pelayanan informasi publik juga terus ditingkatkan salah satunya dengan adanya sekretariat PPID Utama yang berada di Dinkominfo Purbalingga.

“Sekretariat PPID Utama ini akanmemudahkan masyarakat ketika membutuhkan informasi publik, kami juga menyediakan informasi publik yang dapat diakses melalui website ppid.purbalinggakab.go.id,” terang Yonathan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penilaian KIP Award Tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, Purbalingga meraih kategori ‘Menuju Informatif’ dengan nilai 70,2 pada ajang KIP Award 2018 dan pada Tahun 2019 memperoleh nilai 82,56.

“Tentunya ini berkat kerjasama dari seluruh pihak yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan penilaian yang diberikan dari KI Provinsi Jawa Tengah yang meliputi penilaian website, pengisian kuesioner mandiri, presentasi badan publik dan uji publik,” pungkasnya.

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

Saat ini informasi tersebar dengan begitu cepatnya, masyarakat pun semakin dimudahkan dalam mengakses informasi apapun. Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini, pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut, aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Keterbukaan Infomasi Publik yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Rapat Paripurna DPR, 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia (dalam Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3, Nomor 2, November 2016).

Menurut Edwin (2016) keberadaan UU KIP merupakan jaminan terpenuhinya hak memperoleh informasi, masyarakat bisa mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, siapa saja berhak mengajukan permintaan Informasi Publik tentunya dengan menyertai alasan permintaan tersebut dan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP.

Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat mengedepankan kepentingan publik/masyarakat serta mewujudkan kegiatan politik yang bersih, santun dengan mengetahui segala aspek yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam melaporkan kepada publik/masyarakat.