Pemkab Banyumas Terima Lima Penghargaan dari Gubernur Ganjar

Penerimaan beberapa penghargaan Pemda Banyumas dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/12). (Foto: Pemkab Banyumas)

Semarang – Pemerintah Kabupaten Banyumas pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 bertempat di gedung Grahadhika Bhakti Praja menerima beberapa penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Penghargaan tersebut yakni, pertama, sebagai terbaik 1 (satu) untuk kategori efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan pada penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2019.

Kedua, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas dengan inovasi RINJING PUSTAKA sebagai Top 40 inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

Ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2019 dengan inovasi GEDIS BANYUMAS (Gerakan Pendidikan Inklusi banyumas) sebagai top 40 inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Keempat, Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai terbaik 3 (tiga) untuk kategori kualitas pelayanan publik pada penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2019

Kelima, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan inovasi GEBRAKAN NGAPAKS (mengubah neraka menjadi surga) sebagai top 40 inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Penghargaan diserahkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Heru Setiadhie atas nama Gubernur Jawa Tengah dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Ir. Wahyu Budi Saptono, M. Si, mewakili Bupati Banyumas.

Integritas dan Akuntabilitas Pemda Harus Terjaga

Desentralisasi terjadi karena pertumbuhan yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat (Raharjo, 2011:63). Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pemberian kewenangan langsung kepada setiap daerahdaerah untuk mengelola, mengendalikan, merencanakan, pembangunan, daerahnya, hal ini biasa disebut sebagai otonomi daerah.

Kewenangan tersebut meliputi kewenangan tentang desa, pengelolaan aset desa dan lain sebagainya yang diatur juga kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan untuk pengelolaan aset desa juga dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ponco Tri Susilo, Tedi Erviantono dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti peneliti yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan judul Integritas dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa mengatakan bahwa Integritas dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desaaset desa merupakan kekayaan dimiliki desa, secara harfiah aset tersebut diperoleh dari kekayaan asli desa baik dari beban anggaran desa atau bisa dari hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilaksanakan mulai bagian perencanaan atau rencana, pengadaan, penggunaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian aset yang terdata. Pengelolaan aset tersebutyang benar tentunya selalu diimbangi dengan sistem pelaporan yang transparan kepada publik, serta diimbangi dengan penggunaan pedoman pengelolaan aset desayang berlaku.

Tanah kas desa merupakan salah satu aset desa yang dalam pengelolaannya perlu perencanaan secara sistematis. Tanah kas desa perlu dikelola dengan baik melalui pembagian tanah kas desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, kondisi lingkungan dan sebagainya. Pengelolaan aset desa terutama berkaitan dengan tanah kas desa kaitanya dengan integritas aparatur pemerintahan pada pelayanan publik harus lebih ditingkatkan seiring dengan pengelolaan aset desa yang akuntabel.

Ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal pencatatan-pencatatan tentang administrasi desa, sering kali disalahgunakan oleh perangkat desa ataupun kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk oleh kabupaten ataupun provinsi untuk penyalahgunaan jabatan.

Pada proses perencanan RTRW khususnya peruntukan tanah kas desa, mengikutsertakan masyarakat sehingga mendapat persetujuan dari masyarakat.Pembentukan panitia dalam pengelolaan aset tanah kas desa hendaknya diketahui oleh masyarakat, Pelaksanaan dalam pengelolaan aset desa melibatkan masyarakat atau kerjasama dengan masyarakat lebih diutamakan, Pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat, lembaga idenpenden desa dan kelompok masyarakat, hal tersebut berfungsi untuk menunjang akuntabilitas aparatur pemerintahan desa. Hasil dari pengelolaan aset desa masuk kedalam kas desa, lebih efektif jika ada suatu anggaran yang disediakan untuk pengelolaan aset desa.

Website desa sebagai pertanggungjawaban elektonik yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun harusnya lebih segera dibuat dan di sampaikan ke khalayak masyarakat Desa Sumberasri. Akuntabilitas akan lebih terlihat akuntabel atau tidaknya dari segi beragamnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi masih mempunyai kaidah kebenaran informasi sehingga dapat dipercaya. salah satunya dengan secepatnya membuat website desa yang didalam website tersebut memuat jenis kekayaan desa, pengelolaannya, program yang dilaksanakan dan sebagainya.