Pemkab Kerja Sama dengan Tanoto Foundation dalam Upaya Akselerasi Capaian Pendidikan Cilacap

MOU antara Pemkab Cilacap dengan Tanoto Fondation dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah Cilacap, Senin (16/12). (Foto: Pemkab Cilacap)

Cilacap – Sosialisasi kerja sama anatara Pemkab Cilacap dan Tanoto Fondation dalam rangka melakukan akselerasi peningkatan kualitas pendidikan dasar. Bagi Tanoto Foundation Kemitraan dengan Cilacap ditahun 2019, menandai satu dari 6 kabupaten baru di Indonesia yang bekerja sama dengan Tanoto Foundation menyusul 14 kabupaten dan 10 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ditahun 2018.

Kerja sama tersebut dikemas dalam program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran atau disingkat dengan PINTAR. Kolaborasi kemitraan ini diawali dengan MoU yang telah ditandatangani oleh Bupati Tatto Suwarto Pamuji dan pihak Tanoto Foundation sebelumnya untuk kemudian disosialisasikan dalam bentuk programnya pada Senin, di ruang Jalabumi Pemkab Cilacap (16/12).

Bupati menyampaikan bahwa APBD Pemkab Cilacap cukup besar namun juga terbatas. Kalau untuk mengurusi semua hal di Cilacap perlu dukungan dari banyak pihak. Sehingga Pemkab terus menjalin kerja sama dengan pihak yang peduli terhadap pendidikan. Salah satunya adalah Tanoto Foundation. Maka Bupati berpesan untuk semaksimal mungkin para pendidik memanfaatkan momen kerjasama untuk berkolaborasi dan membuat contoh baik dalam pengelolaan pendidikan yang terbaik sesuai dengan konteks Cilacap. Setelah membangun selanjutnya menyebarluaskannya.

“Program PINTAR ini akan menjadi stimulan, menjadi daya ungkit bagi para stakeholder dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana mengelola pendidikan secara baik dan bermutu. Bagaimana meningkatkan kemampuan dari pendidikan kita. Dari Tanoto Foundation akan membentuk fasilitator daerah. Fasda-fasda akan melatih, mendampingi dan menularkan, sehingga guru-guru akan setara dengan Fasda dan meningkat serta imbasnya adalah anak-anak kita menjadi pintar. Semoga lama berada di Cilacap. Sehingga banyak guru dan sekolah yang mendapat fasilitas pelatihan sampai 2021 dan diperpanjang lagi,” harap Drs. Dian Setyabudi, MM memberikan arahan.

Koordinator Tanoto Foundation Jawa Tengah Dr. Nurkolis MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam program PINTAR banyak hal menarik yang diangkat sebagai bagian dari mendukung program pemerintah pusat maupun daerah. Misalkan saja tentang Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan baru-baru ini. Tiga dari 4 kebijakan telah dilakukan sebagai esensi perubahan kebijakan.

Kegiatan sosialisasi program PINTAR tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda Cilacap Drs. Dian Setyabudi, MM dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Cilacap Drs. Budi Santosa, M.Si., Kepala Kantor Kemenag Cilacap Imam Tobroni, perwakilan 27 sekolah mitra dari Kecamatan Jeruklegi dan Kesugihan baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, 32 Fasilitator Daerah dari Kabupaten Cilacap yang telah terpilih dan Sekretariat daerah, pengawas serta organisasi pendidikan berjumlah 130 orang.

Perencanaan Matang Pemkab dalam Upaya Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam jurnal Dewan Riset Daerah Sumut Periode 2014-2019, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrozzaq Hasibuan Anggota Dewan Riset Daerah Sumut dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan.

Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur (Matondang, 2010). Selanjutnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakn setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Agar pendidikan tersebut berkualitas dan berdampak bagi suatu pengembangan wilayah maka perlu dilakukan perencanaan pendidikan yang melibatkan kegiatan multidisipliner yang memperhatikan masalah-masalah demografi, ekonomi, keuangan, pemerintah, pedagogi, statistik persekolahan, lingkungan, sosial budaya dan aspek lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perencanaan pendidikan (Enoch, dalam Matondang, 2009).

Artinya perencanaan pendidikan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga pendidikan itu dapat berfungsi dengan baik menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara menyeluruh. Menyeluruh dalam pengertian semua warga negara mendapatkan kesempatan untuk belajar sehingga masing-masing memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan suatu wilayah ataupun negara. Karenanya suatu wilayah dalam proses pembangunannya sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan kata lain, sumber daya manusia berkualitas merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu wilayah.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain pengimplementasian kurikulum 2013, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasanana pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasana di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil, penyebaran guru yang belum merata, pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa.

Tenaga kependidikan perlu diberdayakan melalui peningkatan kompetensi guru secara holistik sehingga ada kesamaan persepsi dan tindakan dalam usaha peningkatan mutu proses pembelajaran. Keikutsertaan dinas pendidikan (pembina dan pengawas) dan komite sekolah sebagai wakil dari unsur masyarakat merupakan prasyarat untuk keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.