Disabilitas Milenial Kian Terbantu dengan Kemajuan Teknologi

Acara Seminar Nasional di Hotel Mexolie Kebumen pada 12/12/2019. (Sumber: Kabupaten Kebumen)

KEBUMEN – Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) bekerja sama dengan Sentral Kegiatan Islam (SKI) PGSD Kebumen, mengadakan Seminar Nasional Momentum Hari Disabilitas Internasional dengan tema “Tantangan Disabilitas di Era Revolisi Industri 4.0”. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka Hari Disabilitas Internasional pada Kamis (12/12/2019).

Saat ini para penyandang disabilitas semakin terbantu dengan semakin banyaknya akses yang memudahkan mereka. Bahkan, penyandang disbilitas milenial sudah disediakan berbagai aplikasi ramah disabilitas seperti Talkback rancangan google. Kabupaten yang memberikan perhatian besar pada penyandang disabilitas adalah Kabupaten Kebumen, dilansir dari laman resmi Kabupaten Kebumen.

Di Bandung mahasiswa ITB merancang sebuah alat Picirlet yang mampu membaca dengan mengubah tulisan menjadi suara sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan smartphone. Diakhir materi rektor menyampaikan untuk akui dan hargai tanamkan semangat kepada mereka untuk terus belajar sampai akhir hayat. Besarkan mereka dengan cinta dan apresiasi positif agar mereka percaya bahwa dirinya begitu berharga. Agar kelak dewasa tidak memerlukan banyak pujian dari orang lain.

Seminar yang dilaksanakan di Hotel Mexolie Kebumen dihadiri oleh Bupati Kebumen yang menjadi narasumber acara seminar “Peluang dan Tantangan Kaum Disabilitas di Era revolusi Industri 4.0”. Tidak hanya itu, acara ini pun dihadiri pula oleh Rektor UNS Prof Dr Jamal Wiwoho SH M Hum, Sasana Inklusi dan Derakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia Muhammad Joni dan Ahmad Murtajib MA dosen IAINU Kebumen Yulianto S Pd MA MPA.

Pentingnya Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak hanya hak-hak warga negara normal pada umumnya, tetapi juga hak-hak untuk penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. Di dalam memenuhi hak, kewajiban, dan kedudukan warga negaranya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fisik maupun non fisik (Lely, 2017)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8/2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal (Ismail, 2018).

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik (dalam Jurnal Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta).

Menurut Syafie (2014) dalam Jurnal Inklusi menyatakan bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Bagaimanapun, diskursus aksesibilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain.