Bupati Cilacap Bersama TJKPD Pantau Harga ke Pasar Tradisional

Bupati Tatto S. Pamuji bersama TJKPD melakukan pantauan harga ke pasar tradisional. Pantauan dilakukan untuk mengetahui fluktuasi harga jelang natal dan tahun baru, Selasa (17/12). (Foto: Pemkab Cilacap)

CILACAP – Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji melakukan inspeksi ke sejumlah pasar tradisional bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Selasa (17/12/2019) dalam rangka memastikan harga dan ketersediaan kepokmas masih stabil jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

“Dalam pantauan tersebut saya menemukan informasi bahwa beras kualitas medium jenis IR64 masih stabil di kisaran harga Rp 9 ribu hingga Rp 10 ribu per kilogram,” kata Bupati. Sementara itu, Daging ayam kampung Rp 65 ribu per kilogram, dan daging ayam ras di kisaran Rp 32 ribu per kilogram. Demikian juga telur ayam ras, kini masih stabil di kisaran Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram. Kenaikan terjadi pada komoditas bawang merah yang semula Rp 14 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram; dan bawang putih tetap stabil pada kisaran harga Rp 25 ribu – Rp 28 ribu per kilogram.

Dirinya juga mengatakan bahwa ternyata harga-harga cukup stabil. Kemudian stok, masih cukup untuk natal dan tahun baru. Mengingat ketersediaan yang masih cukup, Bupati mengimbau masyarakat tetap menerapkan pola hidup hemat dan tidak berbelanja berlebihan. Dalam pantauan ini Bupati juga menyoroti adanya bahan makanan yang mengandung formalin, serta pewarna kain.

Dari 16 sampel makanan yang diperiksa Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 3 di antaranya diduga keras masih mengandung rhodamin B atau zat yang lazim digunakan sebagai pewarna pakaian. Beberapa produk makanan lainnya juga disinyalur masih menggunakan formalin sebagai pengawet.

“Saya mau menindak bersama jajaran Forkopimda terkait pabrik pengolahan makanan sudah dikasih tahu, dilarang, tapi nekat menggunakan formalin dan pewarna kain”, tegas Bupati.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Purwokerto, Agus Chusaini juga mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran uang palsu. Masyarakat perlu memahami ciri-ciri fisik keaslian uang rupiah, agar terhindar dari uang palsu dan tidak layak edar.

Peran Pemerinah terhadap Pola Konsumtif Masyarakat

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Indonesia mempunyai harapan baru untuk menata carut marutnya perdagangan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang berlangsung bertahun-tahun selama ini. Masalah yang terjadi berulang-ulang di setiap bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran (supply and demand) yang belum dikelola secara optimal.

Dalam jurnal berjudul Implementasi Undang-Undang Perdagangan dan Implikasinya dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat”, Engkus menuliskan bahwa kenaikan harga dan turunnya secara fluktuatif yang sering terjadi selama ini, pemerintah perlu segera meredesain kebijakan yang lebih komperehensif, terintegrasi, terkendali dan tegas serta berkelanjutan.

Dengan kata lain, diperlukan intervensi pemerintah, sekalipun perdagangan di Indonesia menganut sistem ekonomi dengan mekanisme pasar, namun bagaimanapun pemerintah sebagai penentu kebijakan (policy maker) perlu turun tangan terhadap situasi yang demikian itu. Jika tidak adaintervensi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi inflasi yang tinggi (high inflantion). Di sisi lain pemerintah selama ini belum membuat kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang komprensif, terintegratif, transparan yang menuju kepada kemandirian pangan mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Kebijakan impor selama ini masih dijadikan senjata ampuh untuk mengatasi pengendalian persediaan stok, seyogyanya pelaksanaan kebijakan impor secara gradual mesti terus dikurangi, seiring dengan semakin baiknya pengembangan program ketahanan dan kemandirianpangan yang telah disusun.

Sosialisasi dan internalisasi program ketahanan menuju kemandirian pangan, penerapan dan pengendalian yang berkelanjutan dilaksanakan terus-menerus kepada masyarakat dengan melibatkan OPD/Instansi terkait mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Agar program ketahanan menuju kepada kemandirian pangan dapat dilaksanakan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

Pada tataran implementatif seyogyanya masyarakat dapat merespon dengan baik program pemerintah yang dilaksanakan. Misalnya dengan pola hidup sederhana dengan menggunakan/menyiapkan stok secara bijaksana, tidak bersifat panic buying. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan internalisasi terhadap masyarakat dan dibutuhkan banyak munculnya pimpinan panutan (leader follow) di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

Peran Pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak inflasi dan semakin tinggi. Peran tersebut dengan melakukan edukasi yang masif dan kontinu terhadap masyarakat bagaimana pola konsumtif mereka mempengaruhi pasar, sehingga nantinya diharapkan harga pasar akan stabil ke depannya.