Wakil Bupati Banyumas Resmikan Program RTLH di Desa Wangon

Acara peresmian ditandai dengan pemasagan peneng oleh Wakil Bupati pada dua rumah Warsidi Jayan dan Sodali warga RT 05 RW 02 Desa Randegan, Kamis (12/12). (Foto: Pemkab Banyumas)

Wangon – peresmian program bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kamis (12/12) di Desa Randegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Wakil Bupati Banyumas Drs Sadewo Tri Lastiono. Acara peresmian ditandai dengan pemasagan peneng oleh Wakil Bupati pada dua rumah Warsidi Jayan dan Sodali warga RT 05 RW 02 Desa Randegan. Turut menghadiri acara tersebut, kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Ir Junaidi MT, beberapa kepala SKPD, camat Wangon beserta forkopimca setempat

“Melalui bantuan RTLH dapat meningkatkan kualitas rumah dan sarana lingkungan, terutama bagi warga tidak mampu, dengan dierikan stimulan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya.Mengingat bantuan RTLH adalah bantuan stimulan maka penerima bantuan harus menambahkan sendiri atau masyarakat sekitar ikut mebantu dengan cara swadaya,” Ujar Sadewo selaku Wakil Bupati dalam pidato sambutannya.

Beliau juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun memang tidak bisa terpenuhi seluruhnya sekaligus. Ada tahapan, proses, prosedur dan penentuan skala prioritas dalam menentukan sasaran kegiatan ini.

Menurut wakil bupati, bukan pekerjaan mudah mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan baik, maka dari itu wakil bupati menekankan agar kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan antara pemerintah, CSR perusahan, swadaya masyarakat dan para pelaku pembangunan itu sendiri.

”Namun saya yakin, peran serta pemerintah saat ini dibawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, khususnya perbaikan lingkungan permukiman, mempunyai kemampuan yang tidak diragukan lagi, tadi saya lihat di beberapa rumah dengan tambahan swadaya sendiri dan lingkungan, bantuan stimulan dari APBD Rp.10 juta menjadi bangunan yang layak,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir Junaidi MT dalam laporanya menyebutkan, bantuan stimulan untuk perbaikan RTLH sepanjang tahun 2019 sebanyak 2.547 unit dengan anggaran sebanyak Rp. 22.7 milyar. Pembangunan tersebut berasal dari APBN sebanyak 795 unit dengan dana Rp 13,9 Dana Alokasi Kusus sebanyak 178 unit dengan dana Rp 3.1 milyar, APBD Provinsi 903 unit .dengan dana 9.03 milyar serta dana APBD sebanyak 671 unit dengan dana 6,71 milyar

“Untuk Desa Randegan RTLH dari APBD sebanyak 27 unit dan APBD Provinsi 3 Unitt serta 128 untuk bantuan sanitasi berupa septic tank,” katanya

Selain itu untuk terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pihaknya juga membangun beberapa prasara air bersih, sanitasi dan pembangunan kawasan kumuh. Di Banyumas pada tahun 2015 tercatat sebanyak 116.972 rumah tidak layak huni, sejak berdirinya Dinperkim telah terselesaikan sebanyak 19.230 unit.

“Itu berarti setiap tahun Dinperkim melakukan pembangunan RTLH rata rata sebanyak 4.807 unit. Kita masih punya PR sekitar 97.747 unit,” katanya.

Junaidi berharap tahun 2020 mendatang Pemerintah Banyumas dapat meningkatkan pembangunan RT LH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah direncanakan RTLH Tahun 2020 meningkat dari APBD dari 671 unit menjadi 1270 unit.

Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Program RT LH

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh lawuning nastiti, peneliti yang bersal dari Universitas Diponegoro dengan judul Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014 mengatakan bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program yang dicanangkan pemerintah kabupaten untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar menempati rumah yang layak huni. implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini pada prakteknya sudah berjalan cukup baik karena pelaksanaan disebagian besar desa berhasil memperbaiki beberapa komponen rumah seperti atap, lantai, dinding, dan jamban yang awalnya kurang layak menjadi layak huni, namun, masih terdapat desa yang pada pelaksanaannya hanya berhasil memperbaiki satu komponen saja karena terfokus pada satu komponen kerusakan sehingga komponen lain belum teratasi.

Apabila anggaran semakin sedikit maka komponen yang diperbaiki semakin sedikit pula, sehingga pencapaian tujuan untuk rumah layak huni belum sepenuhnya tercapai. Saran yang direkomendasikan peneliti adalah bantuan untuk setiap desaseharusnya disesuaikan dengan jumlahpenduduk miskin di setiap desa, serta pemerintah seharusnya membuat batas maksimal penerima program di setiap desa agar penerimaan anggaran lebih merata.

Hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini adalah Faktor penghambat pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni karena bantuan ini bersifat stimulan jadi penerima bantuan harus tetap mengeluarkan dana untuk membangun. Penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bukan dari orang yang benar-benar miskin. Apabila penerima bantuan tidak dapat mencukupi dana maka bantuan tersebut akan dialihkan kepada orang lain. Terdapat keluarga yang tidak ingin dibantu karena alasan rumah keluarga jadi tidak mau dibantu padahal rumahnya termasuk rumah tidak layak huni.

Perbaikan yangg perlu dilakukan dalam program ini adalah adanya penentuan nama penerima telah terdata berdasarkan kriteria masyarakat miskin dan pembangunan fisik rumah layak huni tersebut sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis program yang bersangkutan. Namun karena belum adanya kejelasan aturan pasca penyerahan bangunan, maka perlu diantisipasi karena berpotensi terjadi penyimpangan dan menimbulkan konflik dalam masyarakat.