OTT Satpol PP Meningkat dikabupaten Cilacap

Pengambilan sarang tawon oleh petugas damkar bekerjasama bersama petugas damkar, (6/12), (Foto: Pemkab Cilacap)

CILACAP – OTT yang digelar oleh Unit Pemadam Kebakaran – Satpol PP OTT yang dimaksud merupakan singkatan dari Operasi Tangkap Tawon. OTT selama ini identik dengan singkatan Operasi Tangkap Tangan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun di Cilacap Program OTT Unit Damkar Satpol Cilacap ternyata belakangan meningkat seiring dengan banyaknya aduan dari masyarakat untuk penanganan sarang tawon. (6/12)

Terhitung sejak Januari hingga Desember 2019 ini sudah tercatat sekitar 63 aduan yang disampaikan ke Satpol PP Cilacap untuk ditangani.

Plt Kepala Damkar Cilacap – Supriyadi mengatakan, “Meningkatnya aduan untuk menangani sarang tawon karena pengaruh musim pancaroba, pergantian dari musim kemarau ke musim penghujan dan pengaruh teknologi media sosial. OTT yang ditangani mayoritas untuk mengatasi sarang tawon yang menempel atau menggantung di atap rumah, dan beberapa lainnya menggantung di dahan pohon,” ujar supriyadi selaku Plt Kepala Damkar Cilacap.

OTT yang dilaksnakana seperti OTT di komplek Sekolah YAPIS Ibnu Zina Al-Azhar pada Rabu kemarin. Sebuah sarang tawon berukuran raksasa yang dinilai membuat resah dan mengancam keselamatan warga maupun siswa sekolah dan berhasil di evakuasi oleh tim OTT Damkar Cilacap.

Supriyadi menegaskan, kendati pelayanan operasi tangkap tawon tidak dipungut biaya,masyarakat diwajibkan membuat surat permohonan dari RT RW. Sebab pelaksanan OTT katanya harus didasari berdasarkan surat permohonan tersebut.

Aksi Cepat Tanggap Harus Diupyakan Oleh Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia menimbulkan harapan besar bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik. Hakikat desentralisasi sebagaimana dinyatakan oleh Hoessein (2002) adalah otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu.

Fakta di lapangan justru menunjukkan kualitas pelayanan publik tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum era otonomi daerah.

Menurut penelitian PATTIRO (2004) rendahnya respon instansi penyelenggara pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan dari masyarakat mengakibatkan munculnya sikap skeptis dari masyarakat.

Keluhan-keluhan dari masyarakat seharusnya menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah agar tidak menimbulkan sikap skeptisem dari masyarakat dan bahan koreksi bagi pemerintah daerah yangg bersangkutan.

Cepat tanggap yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaukan pelayanan dan pengaduan dari masyarakat akan memeberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri.

Memberikan kepercayaan penuh dari masyarakat teradap pemerintah daerah adalah usahha yang harus dibangun oleh pemda melalui aksi cepat tanggap yang dilakukan dalam menangani pengaduan yang datang dari masyarakat.