Pembinaan Pengurus Pemda Guna Tingkatkan Akuntabilitas

Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah Kab. Cilacap Tahun 2019, (Foto Pemda Cilacap)

Cilacap – Pembukaan Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah Kab. Cilacap Tahun 2019 di Hotel Fave Cilacap, Senin (2/12/2019). Acara tersebut dilakukan dengan tujuan guna meningkatan akuntabilitas laporan keunagn pemerintah daerah.

“Pengurus barang merupakan ujung tombak pengelolaan barang milik daerah, untuk itu perlu terus dibina, dibimbing dan diperhatikan. Untuk mempertahankan opini WTP perlu ditingkatkan kekompakan dan koordinasi yang baik antara para bendahara dan pengurus barang milik daerah sehingga nantinya tidak akan ada selisih neraca keuangan dan asset,” ujar Farid Maruf selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

Kepala BPPKAD Cilacap dalam laporannya mengakatakan maksud dan tujuan pembinaan untuk membekali para pengurus barang milik daerah dengan ilmu tentang pengelolaan asset sehingga akan terwujud laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Materi pembinaan meliputi Manajemen Pengelolaan BMD, Penghapusan dan Pengamanan Barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah, kodefikasi BMD berdasarkan PP 108 tahun 2016 dan tertib pengelolaan BMD guna mempertahankan opini WTP.

Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih melalui Akuntabilitas Publik yang Baik

Good & Clean Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dengan demikian ranah Good & Clean Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap Good & Clean Governance tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan Good & Clean Governancepada negara. (Dalam jurnal e-Jurnal Katalogis, Sri Wahyuni ppeneliti dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako; Imlpementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih)

Desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan inovasi, karena dengan desentralisasi akan mudah memotong beberapa tahap birokrasi. Inovasi terbuka karena adanya kekuasaan dapat mengambil keputusan yang paling rendah. Dimana ada desentralisasi/ keleluasaan dalam mengambil keputusan, maka di situ juga akan ada peluang besar untuk mengembangkan suatu inovasi.

Hubungan kekuasaan yang dibangun untuk menjamin terwujudnya suatu integrasinasional serta persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, dilain pihak tetap menjamin munculnya inovasi dan kreativitas daerah yang mengacu pada paradigma otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Good & Clean Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dengan demikian ranah Good & Clean Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap Good & Clean Governance tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan Good & Clean Governancepada negara. (Dalam jurnal e-Jurnal Katalogis, Sri Wahyuni ppeneliti dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako; Imlpementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih)

Desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan inovasi, karena dengan desentralisasi akan mudah memotong beberapa tahap birokrasi. Inovasi terbuka karena adanya kekuasaan dapat mengambil keputusan yang paling rendah. Dimana ada desentralisasi/ keleluasaan dalam mengambil keputusan, maka di situ juga akan ada peluang besar untuk mengembangkan suatu inovasi.

Hubungan kekuasaan yang dibangun untuk menjamin terwujudnya suatu integrasinasional serta persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, dilain pihak tetap menjamin munculnya inovasi dan kreativitas daerah yang mengacu pada paradigma otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Maka dari itu berikut beberapa poin penting mengenai hal tersebut seperti;

A. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi; a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah. b. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

B. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintahan disampaikan melalui; Media Surat Kabarb) Direct Mail (Surat Bupati), yang disampaikan kepada masyarakat lewat jalur birokrasi atau ketingkat RT/RWc)Melalui Website

C. Kendala yang dihadapi dalam akuntabilitas dan transparansi adalah; a. Kurang adanya tanggapan secara aktif yang disampaikan kepada masyarakat kepada pemerintah terhadap LPPD yang telah dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik. b.Tidak adanya evaluasi dari pemerintah terhadap LPPD yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

Rekomendasi untuk implementasi akuntabilitas dan transparansi dapat terlaksana dengan baik, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih maka;

A. Hendaknya masyarakat dan swasta diharapkan dapat berpatisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap LPPD yang telah disampaikan kepada masyarakat. Tanggapan yang diberikan masyarakat dan swasta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

B. Hendaknya melakukan evaluasi kembali mengenai ketentuan yang mengatur tenggang waktu penyampaian dua dokumen dalam satu tahun anggaran. (Dalam jurnal e-Jurnal Katalogis, Sri Wahyuni ppeneliti dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako; Imlpementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih)