Ketua RT di Kabupaten Purbalingga Diharapkan Dapat Tercover BPJS Ketenagakerjaan

Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT se-Kabupaten Purbalingga, di Pendopo Dipokusumo, Minggu (24/11).

Purbalingga – Sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ketua RT di kabupaten Purbalingga, Minggu (24/11). Ketua RT di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Hal tersebut disampaikan Staff Ahli Bidang Ketatalaksanaan Bambang Widjanarko saat membacakan sambutan Bupati Purbalingga pada acara Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT se-Kabupaten Purbalingga, di Pendopo Dipokusumo.

Menurut aturan dasar dari lembaga ini yaitu UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, maka setiap pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik mereka yang bekerja di sektor formal maupun non formal, jasa konstruksi ataupun TKI. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang diberikan amanah oleh pemerintah agar mampu mengakomodir jaminan sosial para pekerja di Indonesia, sehingga pekerja merasa aman dan tenang dalam bekerja, tak terkecuali para ketua RT kita semuanya.

Harapan dari melalui kegitana sosialisasi ini adalah dapat ditemukannya solusi agar para ketua RT dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan, sehingga timbul rasa aman dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas sehingga keluarga sejahtera.

“Selama ini keberadaan RT sebagai ujung tombak dari pemerintah, karena RT langsung berhadapan dengan masyarakat. Tentunya apabila terdapat permasalahan di tingkat RT yang mengetahui terlebih dahulu adalah ketua RT, karena biasanya warga masyarakat paling dekat dengan Ketua RT, begitu pula terkait dengan kondisi masyarakat baik yang sejahtera atau yang berkekurangan tentunya ketua RT lebih tahu. Dari RT lah kita bisa membandingkan kondisi masing-masing warga yang ada di wilayahnya,” ujar Bambang selaku staff ahli bidang ketatalaksanaan.

Gunadi Heri Urando yang mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto mengatakan Ada 4 program yang bisa dinikmati oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP).

Gunadi Heri Urando yang mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto  mengatakan bahawa napak ibu ketua RT sudah berjuang bekerja selama 24 jam melayani masyarakat, maka sangat disayangkan apabila terjadi sesuatu tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan. Ketua RT juga memiliki hak yang sama dengan mereka yang bekerja di sektor lain. Misalkan mengalami kecelakaan kerja saat ronda menjaga keamanan di daerahnya, atau misal saat kerja bakti. Dari PKRT sudah bersedia memfasilitasi semua.

Penasehat Bidang Ekonomi, Politik, dan Hubungan Pemerintah PKRT Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas perhatiannya selama ini kepada para ketua RT.

Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Pemerintah sejak 1 Januari 2014 mewujudkan amanah Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yakni dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenga Kerja. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya wajib bagi tenaga kerja di sektor formal, namun juga tenaga kerja informal.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. (Dalam jurnal Yustisia; Siti Ummu Adillaha dan Sri Anik peneliti dari Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang; Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan)

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. . (Dalam jurnal Yustisia; Siti Ummu Adillaha dan Sri Anik peneliti dari Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang; Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan).

Add Comment