Kabupaten Banyumas Sandang Predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-8 Kalinya

Bupati Banyumas menerima sertifikat keberhasilan penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2018 dengan opini WTP untuk yang ke-8 kalinya, Kamis (21/11), (Foto; Pemkab Banyumas)

Purwokerto – Bupati Banyumas menerima sertifikat keberhasilan penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2018 dengan opini WTP untuk yang ke-8 kalinya, Kamis (21/11/2019), bertempat di Ruang Joko Kahiman Komplek Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas. Tempat tersebut menjadi saksi penyerahan Sertifikat WTP dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemkab Banyumas di depan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Banyumas, Asisten Sekda, Kepala Bagian di Lingkungan Sekda dan Camat.

Tahun ini kali ke-8 Kabupaten Banyumas menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prestasi yang membanggakan tentunya untuk bisa tetap dipertahankan pada masa mendatang.

“Tolong dipertahankan sistemnya jangan sampai lepas, taati aturan dan penuhi standar serta jangan neka-neka, saya harap untuk bisa ditingkatkan karena opini WTP masih banyak kekurangannya. Semua kekurangan itu untuk bisa dipenuhi secepatnya karena bagi Pemda yang sudah maju, hasil WTP sangat esensial atau vital. Hal ini terkait dengan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) yang sangat dipengaruhi oleh hasil laporan keuangan daerah tersebut,” ujar Achmad Husein selaku Bupati Banyumas.

Banyumas mendapat DID sebesar 40 Miliar tahun yang lalu. Ada 24 komponen kriteria penilaian untuk sebuah daerah mendapatkan DID bahkan untuk tahun mendatang akan ada tambahan 6 point baru.

“Tanpa WTP tidak dapat DID. Mau tidak mau harus WTP kalau ingin memakmurkan rakyat Banyumas,” ujar Bupati.

Sulaiman Syah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya menyampaikan amanah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan standar tertinggi untuk pengelolaan keuangan yang ke-8 kali. Beliau mengatakan bahwaa Penghargaan sesungguhnya adalah pemberian Dana Insentif Daerah (DID), besar kecilnya pemberian tergantung hasil penilaian daerah tersebut. Bahkan kemungkinan akan ada ketentuan minimal 5 kali WTP untuk mendapatkan DID di tahun mendatang.

Jawa Tengah hanya ada beberapa daerah mendapatkan opini WTP lebih dari 5 kali. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dari beberapa daerah tersebut. Mempertahankan bahkan meningkatkan hasil yang telah diraih adalah hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas karena akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menciptakan good and clean government,” ujar Sulaiman.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penerapan Good Corporate Governance dalam Pemerintahan Publik

Good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, good governance tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasan,  termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. (Dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik; Trisunanti Lamangida peneliti dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Gorontalo Gorontalo,Indonesia; Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango)

Berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, membuat  perubahan  yang  sangat mendasar  dalam sistem  penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sangat tingginya antusiasme serta respon positif masyarakat beberapa tahun ini terhadap sistem good governance menumbuhkan harapan terselenggaranya pemerintahan yang adil, terbuka dan bertanggung jawab. Hal tersebut sebagai akibat dari antara lain praktek penyelenggaraan pemerintahan oleh aparaturdi kantor Pemerintahan Daerah belum optimal. Kinerja organisasi  kurang bahkan belum menggembirakan. Di samping itu, belum efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan Pemerintahan Daerah menjadi perhatian utama para akademisi dan praktisi  untuk membenahi serta menata kembali sistem pemerintahan. (Dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik; Trisunanti Lamangida peneliti dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Gorontalo Gorontalo,Indonesia; Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango)

Implementasi atau penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan aspek penting dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Tata kelola pemerintahan yang bagus akan menumbuhkan rasa percaya bagi publik dan menumbuhkan sistem yang bagus untuk pengataruan tata kelola kelembagaan dalam pemerintahan, yang diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang bagus dan dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang berkepntingan dengan pelayanan tersebut.

 

 

 

Add Comment