Uji Publik Badan Publik Cilacap Lolos Verifikasi

Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman saat presentasi dalam Uji Publik PPID Utama Kabupaten Cilacap di Unissula, selasa (19/11), (Foto; Pemkab Cilacap)

Donan, Cilacap – Uji Publik bagi Badan Publik yang lolos verifikasi dengan kategori menuju informatif di Kabupaten Cilacap yang divisitasi adalah Badan Publik Pemerintah Daerah, RSUD, dan DPUPR. Namun setelah visitasi DPUPR tidak lolos sehingga tidak mengikuti Uji Publik, Selasa (4/11).

Presentasi Uji Publik bagi Badan Publik yang lolos verifikasi dengan kategori menuju informatif dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula), Selasa – Rabu, 19 – 20 November 2019.

Kabupaten Cilacap sebagai pemapar presentasi Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.SI., didampingi Kepala Dinas Kominfo Drs. M. Wijaya, MM., dan Kabid Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik Sukaryanto, S.SiT, MM.,  yang turut serta dalam Uji Public tersebut setelah dinyatakan lolos saat visitasi yang dilakukan Komisi Informasi pada Senin dan Selasa, 4 dan 5 November 2019 lalu.

Uji publik ini rutin dilakukan setiap tahun oleh KI Jawa Tengah dengan harapan dapat melihat adanya peningkatan kualitas, infrastruktur dan melihat secara lebih mendalam apakah ada perbedaan yang besar antara satu daerah dengan daerah lain atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah satu dengan yang lainnya.

Materi yang disampaikan dalam uji publik berkaitan keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa, serta implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampai materi dalam uji publik adalah Bupati/Wali Kota bagi Badan Publik Pemerintah Daerah, sementara untuk Badan Publik SKPD dan RSUD oleh Kepala Dinas atau Direktur RSUD.

Para panelis penilai adalah KI Jateng Dr. Wijaya, Dr. Handayani Ningrum dari Kemendagri RI,dan  Agus Sunaryanto dari ICW. Akhir dari uji publik ini akan menetapkan Badan Publik yang layak mendapat penghargaan dengan kualifikasi informatif.

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovasi Teknologi Informasi

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah masing-masing secara transparan dan akuntable untuk memberikan palayanan publik kepada seluruh rakyatnya. Oleh karena itu dalam hal ini pelayanan publik memegang peranan penting guna mewujudkan salah satu tujuan Negara yaitu mensejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya.

Konsep good governance adalah sebuah konsep tata kelola pemerinahan yang baik, konsep ini muncul karena beberapa tantangan di anataranya adalah : 1) Pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap pelung-peluang ekonomi positif. 2) Perubahan demografi dibanyak negara telah membeirkan pengaruh yang besar terhadap pemeirntahan baik sebagai pelayan publik maupun sebagai pemberi kerja. 3) Sektor publik harus berhadapa dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikanlebih memeiliki informasi. 4) Harapan dari pegawai yang lebih optimis. 5) Ketersedianya tekbologi informasi dan komuniskais modern. (Dalam Jurnal EKOBIS; Edy Suprianto, peneliti dari Universitas Sultan Agung Semarang; Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah)

Karyawan dengan faktor internal dan organisasional yang mendukung Pemberdayaan (dalam perspektifnya secara Kognitif, Afektif maupun Konatif) akan memberikan hasil (outcome) baik untuk individu maupun untuk organisasi secara keseluruhan. Persepsi terhadap pemberdayaan dapat meningkatkan nilai kerja secara individual, Peningkatan Kepuasan Kerja dan memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan suksesnya pekerjaan.

E-governance melebihi ruang lingkup e-government. Jika e-government didefinisikan sebagai penyampaian layanan pemerintah dan informasi kepada publik menggunakan sarana elektronik, e-governance memungkinkan partisipasi  langsung dari konstituen di dalam aktivitas pemerintahan. (Dalam Jurnal EKOBIS; Edy Suprianto, peneliti dari Universitas Sultan Agung Semarang; Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah)

E-governance memungkinkan warga negara berkomunikasi antar-mereka maupun dengan pemerintah, dan berpatisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengekspresikan kebututuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan menggunakan e-government sebagai sarananya.

Add Comment